Korupsi di Proyek eKTP Rp 5,9 Triliun

Ekonomi & Makro

Lite

06/03/2017 11:17 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Korupsi di Proyek eKTP Rp 5,9 Triliun

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Sidang dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) akan segera digelar setelah berkas penyidikan dilimpahkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi minggu lalu. Adapun dua tersangka kasus korupsi eKTP, yakni Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sugiarto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. KPK memperkirakan potensi kerugian pemerintah pada proyek eKTP sebesar Rp 2,3 triliun.

Pada Mei 2011, Irman memaparkan bahwa kebutuhan anggaran KTP yang berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional sebesar Rp 6,67 triliun. Namun, melalui Badan Anggaran proyek eKTP akhirnya disetujui dengan nilai Rp 5,9 triliun dengan anggaran tahun jamak (multiyear) periode 2011-2012. Setelah dikurangi pajak, nilai proyek eKTP sebesar Rp 5,3 triliun.

Namun KPK kemudian menyelidiki dugaan adanya korupsi pada proyek eKTP di Kementerian Dalam Negeri. Hasil penyidikan Komisi Anti Rasuah menyimpulkan ada potensi kerugian negara akibat mark-up anggaran. KPK menetapkan Sugiarto sebagai tersangka pada 22 April 2014 dan Irman pada 7 September 2016.