Demografi

Lite

Isu yang Memicu Pelanggaran Kebebasan Sipil di Indonesia Semester I 2025

Adi Ahdiat 29/08/2025 11:07 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut temuan Kontras, peristiwa pelanggaran kebebasan sipil di Indonesia pada semester I 2025 banyak terkait dengan isu RUU TNI dan UU TNI baru, sumber daya alam, dan ketenagakerjaan.

Jumlah Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Sipil di Indonesia Berdasarkan Isu (Semester I 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Isu yang Memicu Pelanggaran Kebebasan Sipil di Indonesia Semester I 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Sipil di Indonesia Berdasarkan Isu (Semester I 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ada berbagai pelanggaran kebebasan sipil yang terjadi di Indonesia pada semester I 2025.

Pelanggaran kebebasan sipil adalah pembatasan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks berekspresi, berkumpul, dan berpendapat, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.

"Jaminan atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berpendapat di muka umum menjadi indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara," kata Kontras dalam laporan Pemantauan Situasi Kebebasan Sipil di Indonesia (Juli 2025).

(Baca: Jenis Pelanggaran Kebebasan Sipil di Indonesia Semester I 2025)

Pada paruh pertama tahun ini, pelanggaran kebebasan sipil paling banyak terkait dengan isu rancangan undang-undang (RUU) dan undang-undang (UU) TNI baru, yakni UU Nomor 3 Tahun 2025.

Aturan baru tersebut menambah jumlah jabatan sipil yang bisa diduduki militer. Sebelumnya, prajurit TNI aktif hanya bisa ditempatkan di 10 kementerian/lembaga. Namun, kini jatahnya ditambah menjadi 14 kementerian/lembaga.

UU TNI baru juga memperpanjang batas usia pensiun bagi prajurit, serta menambah tugas TNI dalam operasi militer selain perang.

Selain soal militer, pelanggaran kebebasan sipil semester I 2025 cukup banyak dipicu ekspresi warga tentang isu sumber daya alam dan ketenagakerjaan.

"Isu-isu strategis tertentu menjadi titik tekan bagi warga negara untuk mengekspresikan pendapatnya di ruang publik. Namun, alih-alih mendapatkan ruang partisipasi yang dijamin secara konstitusional, ekspresi masyarakat justru direspons dengan tindakan represif," kata Kontras.

"Penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, serta kritik terhadap reformasi sektor keamanan yang tidak akuntabel, dijawab dengan kriminalisasi, pembubaran aksi damai, dan bentuk intimidasi lain," lanjutnya.

(Baca: Polri: Pelaku Utama Pelanggaran Kebebasan Sipil Semester I 2025)

Editor : Adi Ahdiat