Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2024, menunjukkan persentase penduduk miskin turun menjadi 5,39 persen dari 5,85 persen tahun sebelumnya, dengan selisih -0,46 poin dan pertumbuhan -7,86 persen. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini sedikit turun menjadi 36.550 orang dari 39.520 orang tahun lalu, sementara jumlah penduduk keseluruhan sedikit turun menjadi 826.193 jiwa dari 830.237 jiwa. Data ini menunjukkan kondisi kemiskinan di Buleleng mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
(Baca: Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Periode 2004 - 2024)
Analisis data historis kemiskinan Buleleng periode 2004-2024 menunjukkan persentase kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2004 sebesar 10,13 persen, sedangkan terendah di tahun 2019 sebesar 5,19 persen. Pertumbuhan kemiskinan terendah terjadi di tahun 2009 (-20,13 persen) dan tertinggi di tahun 2010 (23,53 persen). Rata-rata persentase kemiskinan 3 tahun terakhir (2022-2024) adalah 5,82 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun terakhir (2020-2024) sebesar 5,78 persen. Posisi rank seindonesia Buleleng tahun 2024 adalah ke-426, yang lebih tinggi dari tahun 2023 (ke-413), artinya kondisi kemiskinan wilayah ini sedikit membaik dibandingkan tahun lalu.
Dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali yang memiliki persentase kemiskinan berdekatan, Kabupaten Buleleng berada di posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Karang Asem. Persentase kemiskinan Buleleng 5,39 persen lebih tinggi dari Kabupaten Jembrana (4,51 persen), Klungkung (5,3 persen), dan Bangli (5,06 persen), namun lebih rendah dari Karang Asem (6,52 persen). Jumlah penduduk miskin Buleleng juga merupakan yang tertinggi di antara kelima kabupaten ini, seiring dengan jumlah penduduknya yang berada di rank ke-3 di pulau Nusa Tenggara dan Bali.
Kabupaten Bangli
Menempati rank seindonesia ke-441 untuk persentase kemiskinan 5,06 persen, yang lebih baik dari posisi Kabupaten Buleleng. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini adalah 11.790 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan Buleleng, dengan pertumbuhan penurunan turun 3,68 persen. Jumlah penduduk keseluruhan sedikit naik sebesar 1,08 persen menjadi 259.392 jiwa. Garis kemiskinan di Kabupaten Bangli adalah 465,57 ribu rupiah per kapita per bulan, sedangkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai 32,28 juta rupiah per tahun, yang lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita di Buleleng.
(Baca: Anggaran Lain-Lain PAD yang Sah di Jawa Barat | 2025)
Kabupaten Jembrana
Memiliki rank seindonesia ke-460 untuk persentase kemiskinan 4,51 persen, yang merupakan posisi terbaik di antara kelima kabupaten yang dibandingkan. Jumlah penduduk miskinnya 12.900 orang, dengan pertumbuhan penurunan turun 8,64 persen yang lebih signifikan dari Buleleng. Jumlah penduduknya 329.353 jiwa, sedikit naik sebesar 0,57 persen. Garis kemiskinan di wilayah ini adalah 531,16 ribu rupiah per kapita per bulan, sedangkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai 51,73 juta rupiah per tahun, yang lebih tinggi dari Buleleng.
Kabupaten Karang Asem
Menempati rank seindonesia ke-382 untuk persentase kemiskinan 6,52 persen, yang merupakan posisi terburuk di antara kelima kabupaten yang dibandingkan. Jumlah penduduk miskinnya 27.760 orang, dengan pertumbuhan penurunan turun 0,25 persen yang sangat kecil dibandingkan Buleleng. Jumlah penduduknya 536.477 jiwa, sedikit naik sebesar 1,12 persen. Garis kemiskinan di wilayah ini adalah 432,41 ribu rupiah per kapita per bulan, sedangkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai 40,23 juta rupiah per tahun, yang berada di tingkat menengah antara Bangli dan Jembrana.
Kabupaten Klungkung
Memiliki rank seindonesia ke-430 untuk persentase kemiskinan 5,3 persen, yang hampir sama dengan Kabupaten Buleleng. Jumlah penduduk miskinnya 9.680 orang, dengan pertumbuhan penurunan turun 5,28 persen. Jumlah penduduknya 222.763 jiwa, sedikit naik sebesar 1,03 persen. Garis kemiskinan di wilayah ini adalah 411,01 ribu rupiah per kapita per bulan, sedangkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai 52,63 juta rupiah per tahun, yang merupakan yang tertinggi di antara kelima kabupaten yang dibandingkan.