Rencana Belanja Pemerintah Pusat 2026, Terbesar untuk Fungsi Ekonomi

Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.136,5 triliun. 

Angkanya setara 83% dari total anggaran belanja negara yang nilainya Rp3.786,5 triliun.

Jika ditinjau berdasarkan fungsinya, belanja pemerintah pusat paling besar disalurkan untuk fungsi ekonomi. Nilainya mencapai Rp820,37 triliun, melesat 50% dibanding tahun ini.

Belanja fungsi ekonomi akan disalurkan melalui beberapa program belanja non-kementerian/lembaga, seperti subsidi energi, listrik, pupuk, bunga kredit usaha rakyat (KUR), perkeretaapian, angkutan laut kelas ekonomi, serta pembayaran kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Berikut rincian belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya dalam Nota Keuangan RAPBN 2026:

1. Ekonomi: Rp820,37 triliun
2. Pelayanan Umum: Rp792,83 triliun
3. Pendidikan: Rp456,69 triliun
4. Pertahanan: Rp335,25 triliun
5. Perlindungan Sosial: Rp279,54 triliun
6. Ketertiban dan Keamanan: Rp239,77 triliun
7. Kesehatan: Rp152,79 triliun
8. Perumahan dan Fasilitas Umum: Rp28,61 triliun
9. Agama: Rp14,28 triliun
10. Perlindungan Lingkungan Hidup: Rp13,35 triliun
11. Pariwisata: Rp2,96 triliun

(Baca: Postur RAPBN 2026, Defisit Rp638 Triliun)