Kabupaten Indonesia yang memiliki ketahanan pangan tertinggi berada di Provinsi Bali. Hal ini tercatat dalam laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertajuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022 (Data Indikator Tahun 2021).
Bapanas mengukur indeks ketahanan pangan di 416 kabupaten berdasarkan sembilan indikator utama, yakni:
- Normative Consumption Production Ratio (NCPR) atau rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah;
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
- Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan >65% terhadap total pengeluaran;
- Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
- Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
- Angka harapan hidup pada saat lahir;
- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
- Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; dan
- Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
Berbagai indikator itu kemudian diolah menjadi skor berskala 0-100. Semakin tinggi skornya, ketahanan pangan suatu daerah diasumsikan semakin tinggi.
Dengan metode tersebut, Kabupaten Tabanan yang terletak di Provinsi Bali memperoleh skor 92,2, paling baik di antara 416 kabupaten yang diriset.
Di urutan selanjutnya ada Kabupaten Badung, Gianyar, Sukoharjo, Wonogiri, Pati, Sragen, Karanganyar, Demak, dan Grobogan dengan rincian skor seperti terlihat pada grafik di atas.
(Baca: 17 Juta Warga RI Kurang Gizi, Tertinggi di Asia Tenggara)
Selain itu, Bapanas menemukan ada 70 kabupaten di berbagai provinsi yang rentan mengalami kerawanan pangan. Adapun kabupaten-kabupaten yang statusnya sangat rentan umumnya berada di Provinsi Papua (19 kabupaten) dan Papua Barat (6 kabupaten).
"Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan ditandai dengan tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih pangan per kapita (NCPR), tingginya prevalensi balita stunting, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan," kata Bapanas dalam laporannya.
Bapanas pun memberi sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan di daerah rentan, mulai dari pemanfaatan lahan marjinal untuk menambah produksi pangan, pembangunan infrastruktur, memperpendek rantai pasokan pangan, sampai penyuluhan gizi dan pola asuh anak.
"Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan dengan melibatkan partisipasi aktif swasta atau BUMN, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat," kata Bapanas.
"Sinergi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir program," lanjutnya.
(Baca: Kerawanan Pangan Global Kian Memburuk, Apa Penyebabnya?)