Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) RI mengalami surplus sebesar Rp128,5 triliun pada Maret 2023. Surplus tersebut setara dengan 0,61% produk domestik bruto (PDB).
"Dibandingkan tahun lalu pada Maret 2022 posisinya juga surplus, tapi hanya Rp 11,1 triliun. (Capaian surplus Maret 2023) ini adalah surplus yang cukup meyakinkan yaitu 0,61% dari GDP kita," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (17/4/2023).
Adapun surplus tersebut terjadi karena pendapatan negara lebih besar dari belanja negara. Pendapatan negara tercatat mengalami lonjakan hingga 29% (year-on-year/yoy) pada Maret 2023 yaitu dari Rp501,8 triliun menjadi Rp647,2 triliun.
Sementara, belanja negara pada Maret 2022 tercatat senilai Rp 518,7 triliun, atau naik 5,7% dari Maret 2022 yang sebesar Rp490,7 triliun.
Dengan kinerja APBN yang surplus, keseimbangan primer pada Maret 2023 tercatat mencapai Rp228,8 triliun atau naik 139,6% (yoy). Sementara, pembiayaan anggaran terealisasi Rp203,7 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, momentum pertumbuhan ekonomi yang baik harus tetap dijaga. Menurut dia, APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian.
APBN yang baik, Sri Mulyani melanjutkan, akan menjadi modal bagi Indonesia dalam menjaga kewaspadaan terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian sepanjang 2023. "Baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri," ujar Sri Mulyani.
(Baca: APBN Surplus Rp131,8 Triliun pada Februari 2023, Melonjak 6 Kali Lipat dari 2022)