Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan investasi atau Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan data dari Nota Keuangan RAPBN 2023, pada tahun 2018 pembiayaan investasi atau PMN kepada BUMN berjumlah Rp3,6 triliun.
Kemudian di periode 2019-2021 nilainya terus naik signifikan, hingga pada 2022 outlook pembiayaannya menurun seperti terlihat pada grafik.
Adapun menurut Nota Keuangan RAPBN 2023, investasi pemerintah kepada BUMN selama periode 2018-2022 telah membuahkan sejumlah hasil, yaitu:
- Pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan–Pemalang, Solo–Ngawi, Ngawi–Kertosono);
- Pembangunan jalan tol Trans Sumatera (ruas tol Medan–Binjai, Palembang–Indralaya, Bakauheni–Terbanggi Besar, dan Terbanggi Besar–Kayu Agung);
- Pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- Pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin Sumatera Selatan dan Kendari Sulawesi Tenggara;
- Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti 315 proyek pembangkit, 378 proyek transmisi dan gardu induk, serta 39 proyek distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia;
- Pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek; dan
- Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia Timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura, Ternate, dan Ambon.
"Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, dan mengembangkan sistem transportasi massal dalam kota," demikian dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2023.
(Baca: Kementerian BUMN Ajukan PMN Rp73,26 Triliun untuk 10 BUMN, Ini Rinciannya)