Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 7,5%-8,5% pada tahun depan. Angka tersebut lebih rendah dari sasaran 2022 yang sebesar 8,5%-9,0%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode kuartal I 2017-kuartal I 2022 angka kemiskinan menunjukkan tren turun seperti terlihat pada grafik, meski sempat meningkat pada 2020 akibat pandemi Covid-19.
Adapun pada Maret 2022 terdapat 26,16 juta jiwa atau 9,54% penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Dalam RAPBN 2023, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran turun ke kisaran 5,3%-6,0% pada tahun depan. Angka ini juga lebih rendah dari sasaran 2022 yang di kisaran 5,5%-6,3%.
Sebelumnya, angka pengangguran sempat melonjak tajam hingga ke level 7,07% pada September 2020 dampak diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial terkait pandemi.
Adapun pada Februari 2022 jumlah penduduk yang menganggur sudah menurun menjadi 8,4 juta orang atau 5,83% dari total angkatan kerja.
Secara keseluruhan, berikut rincian Sasaran Pembangunan Nasional dalam RAPBN 2023:
- Pengangguran Terbuka (TPT): 5,3%-6,0%
- Kemiskinan: 7,5%-8,0%
- Rasio Gini: 0,375-0,378
- Indeks Pembangunan Manusia: 73,31-73,49
- Nilai Tukar Petani (NTP): 105-107
- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107-108
(Baca: Wilayah Timur Kedalaman Kemiskinannya Tertinggi di Indonesia pada 2022)