Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir

Politik

Lite

Vika Azkiya Dihni 19/04/2022 18:20 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut data ICW, tren nilai potensi kerugian negara akibat korupsi cenderung meningkat selama periode 2017-2021, dengan potensi kerugian tertinggi sebesar Rp29,4 triliun pada 2021.

Tren Penindakan Kasus dan Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi (2017-2021)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Tren Penindakan Kasus dan Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi (2017-2021)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) sepanjang 2021.

Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp29,4 triliun.

Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak APH pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

Namun, tren nilai potensi kerugian negara cenderung terus meningkat selama periode 2017-2021, seperti terlihat pada grafik.

Menurut ICW, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.

ICW pun memberikan penilaian terhadap penindakan kasus korupsi yang dilakukan APH, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, ICW menilai Kepolisian dan Kejaksaan cenderung tertutup, sedangkan KPK sangat informatif.

Adapun kinerja tiap APH pada tahun 2021 hanya mencapai 24% dari target sehingga ICW memberikan nilai "D" atau "buruk".

Editor : Adi Ahdiat