4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Turun

PDB

Lite

25/10/2018 16:36 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Ketimpangan Pengeluaran Penduduk yang Diukur Dengan Gini Rasio (Sep 2014-Mar 2018)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Turun

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Ketimpangan Pengeluaran Penduduk yang Diukur Dengan Gini Rasio (Sep 2014-Mar 2018)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sepanjang empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengalami penurunan. Baik, untuk penduduk perkotaan maupun perdesaan. Data Badan Pusat Statistik mencatat angka ketimpangan nasional yang diukur dengan Gini rasio pada Maret 2018 berada di level 0.389 yang berarti turun 0,025 poin dari posisi 0,414 pada September 2014.

Untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk perdesaan pada Maret tahun ini berada di 0,324 turun 0,012 dari posisi 0,336 pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula angka ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan turun 0,032 poin menjadi 0,401 dibanding 0,433 pada September 2014.

Turunnya tingkat ketimpangan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40% terbawah lebih cepat dibanding dengan penduduk kelompok 40% menengah maupun kelompok 20% teratas. Hingga akhir Maret tahun ini terdapat delapan provinsi yang memiliki ketimpangan di atas angka nasional. Antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta (0,441), Sulawesi Tenggara (0,409) dan Jawa Barat (0,403).