BPK: 378 Pemda Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Politik

Premium

03/04/2018 17:28 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Opini BPK Terhadap 542 Laporan Keuangan Pemda Tahun 2016

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “BPK: 378 Pemda Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian”.

Rp5.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Opini BPK Terhadap 542 Laporan Keuangan Pemda Tahun 2016

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan hasil pemeriksaan atas 5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terlambat menyampaikan LKPD Tahun 2016. Seperti diketahui, sebanyak 5 dari 542 LKPD 2016 belum disampaikan dalam IHPS I 2017.

Dari 542 pemda yang telah menyampaikan LKPD Tahun 2016, sebanyak 378 LKPD (70%) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian 141 LKPD mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 23 LKPD (4%) mendapat opini Tidak Wajar (TW) atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Menurut tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintahan provinsi (91%), kemudian 275 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini WTP ini telah melampaui target kinerja keuangan daerah dibidang penguatan tata kelola pemda yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, yakni masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% pada 2019.

Data Terkait

Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah 99,75% per September 2024

Alokasi Dana Desa Naik Jadi Rp71 Triliun pada 2025

Realisasi Dana Pilkada Capai Rp34,57 T, Kurang 8% Lagi

Inilah Perkembangan PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2010-2023

BPK Endus Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas PNS hingga Rp39,26 Miliar

BPK Temukan Pemborosan Belanja Pemda, Jakarta Masuk Daftar

Data Stories Terkini

Aplikasi Live Commerce yang Digunakan Konsumen Indonesia Teknologi & Telekomunikasi 23/10/2024, 17:10 WIB

Harga Pangan Terbaru Wilayah D.I Yogyakarta: Harga Bawang, Cabai dan Daging Ayam Naik Ekonomi & Makro 23/10/2024, 16:15 WIB

Harga Telur Ayam di Gorontalo Termahal Nasional (Selasa, 22 Oktober 2024) Ekonomi & Makro 23/10/2024, 15:53 WIB

Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Kabupaten Berau Bulan September Naik 0,36% Ekonomi & Makro 23/10/2024, 15:44 WIB

Jawa Barat, Provinsi dengan Utang Pinjol Terbesar Agustus 2024 Keuangan 23/10/2024, 15:32 WIB

Harga Pangan Terkini di Sumatera Barat: Harga Telur dan Cabai Naik Ekonomi & Makro 23/10/2024, 15:31 WIB

Unduh

Sumber

Data Populer

Lihat Semua

BPK: 378 Pemda Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Tags

Data Terkait

Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah 99,75% per September 2024

Alokasi Dana Desa Naik Jadi Rp71 Triliun pada 2025

Realisasi Dana Pilkada Capai Rp34,57 T, Kurang 8% Lagi

Inilah Perkembangan PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2010-2023

BPK Endus Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas PNS hingga Rp39,26 Miliar

BPK Temukan Pemborosan Belanja Pemda, Jakarta Masuk Daftar

Data Stories Terkini

Data Populer

Gempa Hari Ini Selasa, 22 Oktober 2024 Guncang Kab Pangandaran Jabar

Harga Gas Alam Dunia Sore Hari Diperdagangkan US$ 2,29 per Mmbtu (Rabu, 23 Oktober 2024)

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 15.491,6 per Dolar AS (Jumat, 18 Oktober 2024)

Harga Minyak Dunia Turun ke US$ 75,61 per Barel (Rabu, 23 Oktober 2024)

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Pagi Hari Diperdagangkan US$ 16.565 per Ton (Selasa, 22 Oktober 2024)

BPK: 378 Pemda Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Tags

Data Terkait

Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah 99,75% per September 2024

Alokasi Dana Desa Naik Jadi Rp71 Triliun pada 2025

Realisasi Dana Pilkada Capai Rp34,57 T, Kurang 8% Lagi

Inilah Perkembangan PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2010-2023

BPK Endus Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas PNS hingga Rp39,26 Miliar

BPK Temukan Pemborosan Belanja Pemda, Jakarta Masuk Daftar

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer