BPK: 91 Persen Pemprov Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Ekonomi & Makro

Premium

03/10/2017 14:54 WIB

URL telah disalin

Capaian dan Target Pemda dengan Opini Wajar Tanpa Syarat dari BPK (2016)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “BPK: 91 Persen Pemprov Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Capaian dan Target Pemda dengan Opini Wajar Tanpa Syarat dari BPK (2016)

Nama Data	capaian	target
Pemprov	91	85
Pemkab	66	60
Pemkot	77	65

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 91 persen laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini di atas dari yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kemudian, sebanyak 66 persen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan 77 persen Pemerintah Kota (Pemkot) juga telah mendapat opini WTP dari BPK. Hasil ini juga lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam RPJMN, yakni masing-masing 60 persen dan 65 persen.

Sebagai informasi, pada 2016 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang telah mendapatkan opini WTP dari BPK mencapai 84 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya hanya 65 persen. Yakni sebanyak 74 LKKL dari tahun sebelumnya hanya 56.

Data Terkait

Sebanyak 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak, Ini Rinciannya

Jawa Tengah, Provinsi dengan Jumlah BUMD Terbanyak pada 2023

Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah 99,75% per September 2024

Alokasi Dana Desa Naik Jadi Rp71 Triliun pada 2025

Realisasi Dana Pilkada Capai Rp34,57 T, Kurang 8% Lagi

Pemkab dan Pemkot, Instansi dengan Kasus Korupsi Terbanyak pada 2023

Data Stories Terkini

Prakiraan Cuaca di Kapuas Hulu 14-26 Mar/25 Demografi 17/03/2025, 8:44 WIB

PDRB ADHB Sektor Perikanan Periode 2013-2023 Produk Konsumen 17/03/2025, 8:39 WIB

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada 2023 Ekonomi & Makro 17/03/2025, 8:28 WIB

Gunung Ibu Kembali Erupsi Pagi Ini, Tinggi Abu Vulkanik Sekitar 400 Meter Demografi 17/03/2025, 8:20 WIB

20,83% Penduduk di Kabupaten Sampang Masuk Kategori Miskin Demografi 17/03/2025, 8:19 WIB

Harga Bawang Putih Harian di Pasar Tradisional Provinsi Jawa Barat Sebulan Terakhir Naik 0,45% Ekonomi & Makro 17/03/2025, 8:15 WIB

Data Populer

Lihat Semua

BPK: 91 Persen Pemprov Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Tags

Data Terkait

Sebanyak 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak, Ini Rinciannya

Jawa Tengah, Provinsi dengan Jumlah BUMD Terbanyak pada 2023

Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah 99,75% per September 2024

Alokasi Dana Desa Naik Jadi Rp71 Triliun pada 2025

Realisasi Dana Pilkada Capai Rp34,57 T, Kurang 8% Lagi

Pemkab dan Pemkot, Instansi dengan Kasus Korupsi Terbanyak pada 2023

Data Stories Terkini

Data Populer

Harga Tembaga Pagi Hari Diperdagangkan US$4,88 /Pon (Minggu, 16 Maret 2025)

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Naik Menuju Level US$16.655 /Ton (Jumat, 14 Maret 2025)

Harga Gas Alam Dunia Sore Hari Diperdagangkan US$4,09 /Mmbtu (Jumat, 14 Maret 2025)

Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan - Us Wheat Futures Turun Menuju Level 557 Bushel (Jumat, 14 Maret 2025)

Harga Kedelai Amerika Kontrak Dua Bulan - Us Soybeans Futures Naik Menuju Level US$1.016 /Bushel (Jumat, 14 Maret 2025)

BPK: 91 Persen Pemprov Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Tags

Data Terkait

Sebanyak 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak, Ini Rinciannya

Jawa Tengah, Provinsi dengan Jumlah BUMD Terbanyak pada 2023

Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah 99,75% per September 2024

Alokasi Dana Desa Naik Jadi Rp71 Triliun pada 2025

Realisasi Dana Pilkada Capai Rp34,57 T, Kurang 8% Lagi

Pemkab dan Pemkot, Instansi dengan Kasus Korupsi Terbanyak pada 2023

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer