Laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) berjudul Debat Capres, Netralitas Pemilu, dan Elektabilitas edisi Desember 2023 menunjukkan, ada beberapa pihak yang dinilai publik berpotensi melakukan kecurangan pada Pemilu 2024.
Sebanyak 17,1% dari total responden menilai bahwa partai politik menjadi pihak yang paling berpeluang melakukan kecurangan pada pemilu tahun depan.
Berikutnya disusul oleh tim sukses calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) sebesar 15,9% dan penyelenggara pemilu 13,6%.
"Rupanya bukan presiden dan aparat negara yang paling dicurigai masyarakat," kata Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI dalam pemaparan surveinya secara daring, Minggu (10/12/2023).
Proporsi responden yang menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpeluang curang pada Pemilu 2024 hanya 2,3%.
Meskipun begitu, menurut Djayadi, kecurangan dari ketiga pihak tersebut bisa saja dikaitkan dengan aparat negara maupun Presiden.
Lalu capres dan cawapres turut jadi pihak yang dicurigai 4,2% responden melakukan kecurangan pada pesta demokrasi tahun depan.
Adapun pihak yang paling sedikit dicurigai yakni pemerintah daerah, pemerintah pusat, Polri, TNI, dan lainnya dengan proporsi kurang dari 5%.
Sementara proporsi responden yang tidak tahu atau tidak menjawab cukup tinggi, yaitu 34,2%.
Survei ini dilakukan pada 3-5 Desember 2023 terhadap 1.426 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Responden merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, mewakili sekitar 83% dari total populasi nasional.
Penarikan sampel menggunakan teknik pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD) yang sudah divalidasi dan melalui proses screening. Responden yang terpilih kemudian diwawancarai lewat telepon oleh pewawancara terlatih.
Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,6%, tingkat kepercayaan 95%, dengan asumsi sampel random sampling.
(Baca juga: Praktik Politik Uang Jadi Hal yang Paling Dikhawatirkan Publik saat Pemilu)