Politik

Lite

Masalah Mendesak dalam Pilkada yang Perlu Diperbaiki menurut Warga RI

Nabilah Muhamad 20/01/2026 18:46 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Survei Litbang Kompas menunjukkan, politik uang menjadi masalah mendesak yang perlu dituntaskan dalam sistem pilkada. Ini dinyatakan oleh 43,3% dari total responden di Indonesia.

Masalah Paling Mendesak yang Harus Diperbaiki dalam Sistem Pilkada menurut Responden (Desember 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Masalah Mendesak dalam Pilkada yang Perlu Diperbaiki menurut Warga RI

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Masalah Paling Mendesak yang Harus Diperbaiki dalam Sistem Pilkada menurut Responden (Desember 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Litbang Kompas menelaah pandangan publik terhadap masalah yang mendesak untuk diperbaiki dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).

Opsi paling banyak yang dipilih adalah mengurangi praktik politik uang, dipiih 43,3% responden.

Lalu 17,2% responden ingin aturan calon di pilkada dapat diperketat. Litbang Kompas menilai, poin ini bisa menjadi agenda dalam revisi UU Pemilu.

"Salah satunya bisa dimulai dengan mengatur proses penjaringan dan rekrutmen calon kepala daerah. Bisa saja proses itu berjalan linier dengan agenda kaderisasi di internal partai politik pengusung," tulis Peneliti Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (12/1/2026).

Masalah mendesak yang perlu diperbaiki berikutnya terkait meningkatkan transparansi (16,1%); menurunkan biaya kampanye (10%); meningkatkan jumlah pemilih (7,1%), dan lainnya (6,3%).

Survei ini juga menunjukkan, mayoritas atau 71,6% responden mengaku sistem pilkada langsung yang dipilih rakyat selama ini sudah berjalan baik. Sedangkan 25,6% lainnya menilai masih buruk.

"Artinya, di balik penilaian positif ini, publik tetap menyimpan catatan terhadap proses pilkada," tulis Litbang Kompas.

Survei ini melibatkan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 8-11 Desember 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,24% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD RI)

Editor : Erlina Fury Santika