LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD RI

Menurut survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, mayoritas responden Indonesia menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh DPRD.

Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, merincikan, publik yang kurang setuju atau tidak setuju sama sekali terhadap wacana tersebut sebanyak 66,1%.

Ada juga 28,6% responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju. Sedangkan yang memilih tidak menjawab sebanyak 5,3%. 

“Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65% menolak pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” kata Ardian, dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ardian mengatakan, dalam opini masyarakat, ketika melewati batas 60% dari persetujuan publik, berarti efeknya sudah besar.

Ia menambahkan, penolakan terhadap wacana perubahan sistem pilkada juga datang dari lintas gender. Baik laki-laki maupun perempuan, menolak pilkada tidak langsung diterapkan.

“Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga,” jelasnya.

Berdasarkan generasi, Gen Z paling keras menolak pilkada tidak langsung dengan persentase 84%. Sementara, milenial yang menolak sebanyak 71,4%, Generasi X 60%, dan Baby Boomer 63%.

“Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak pilkada DPRD,” ucapnya.

Survei LSI Denny JA dilakukan pada 19-20 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden dengan metode multistage random sampling. Responden bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

(Baca: Baru Dilantik, Ini Harapan Publik terhadap Kepala Daerah Terpilih)