KedaiKOPI menyurvei pandangan masyarakat tentang usulan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia.
Hasilnya, 80,7% responden mendukung Soeharto jadi pahlawan nasional, 15,7% menolak, dan 3,6% tidak tahu.
Di kelompok yang menolak, sebagian besar responden menilai ada kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme besar selama masa kepemimpinan Soeharto.
Ada banyak juga yang menolak karena menganggap Soeharto membungkam kebebasan berpendapat dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Berikut daftar alasan responden yang menolak gelar kepahlawanan untuk Soeharto, menurut survei KedaiKOPI:
- Karena ada kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme besar selama menjabat: 88% responden
- Karena membungkam kebebasan berpendapat masyarakat dan pers: 82,7%
- Karena melakukan pelanggaran HAM: 79,6%
- Karena melukai keluarga korban dalam peristiwa kontroversial: 61,3%
- Masih banyak yang lebih layak mendapat gelar tersebut: 1,6%
- Tidak tahu: 2,1%
KedaiKOPI melakukan survei ini secara daring terhadap 1.213 responden yang tersebar di perkotaan dan perdesaan Indonesia pada 5-7 November 2025.
Survei lalu dikerucutkan ke 191 responden yang menolak Soeharto jadi pahlawan nasional.
Secara umum, sebagian besar responden berusia antara 29-44 tahun (45,3%) dan 45-60 tahun (38,4%), sedangkan yang berusia 17-28 tahun lebih sedikit (16,3%).
Mayoritas responden berstatus lulusan SMA/sederajat (47,1%) dan lulusan S1/D4 (31,7%).
Responden umumnya memperoleh informasi tentang Soeharto dari buku sejarah/akademik (24,7%), kurikulum pendidikan sekolah/kuliah (21,7%), dan cerita/kesaksian dari keluarga/korban langsung (19,6%).
(Baca: Jumlah Korban Pelanggaran HAM yang Diduga Melibatkan Rezim Soeharto)