Ini RUU yang Banyak Dibahas DPR dalam Rapat Periode April-Mei 2025

Menurut pantauan Indonesian Parliamentary Center (IPC), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas 13 rancangan undang-undang (RUU) selama rapat periode April–Mei 2025.

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi yang paling banyak dibahas, yakni dalam 10 kali rapat.

"Pembahasan RUU KUHAP tidak hanya berlangsung selama Masa Sidang III sebanyak enam kali, tetapi juga dilanjutkan dengan empat kali RDPU pada masa reses," tulis IPC dalam laporan Catatan Kritis Kinerja DPR RI Masa Sidang III Tahun Pertama.

Berikut rincian frekuensi pembahasan RUU dalam rapat DPR periode 22 April-27 Mei 2025:

1. RUU KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): 10 kali
2. RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional): 4 kali
3. RUU Perlindungan Konsumen: 4 kali
4. RUU ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif): 3 kali
5. RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah: 3 kali
6. RUU Ruang Udara: 2 kali
7. RUU Penyiaran: 2 kali
8. RUU Pangan: 2 kali
9. RUU Kepariwisataan: 2 kali
10. RUU Pengelolaan Ruang Udara: 1 kali
11. RUU Larangan Monopoli: 1 kali
12. RUU Kehutanan: 1 kali
13. RUU EBET (Energi Baru dan Energi Terbarukan): 1 kali

Dari total 36 kali rapat ini, IPC menemukan ada 26 rapat yang digelar secara terbuka, sedangkan 10 rapat tertutup.

Beberapa RUU juga tidak memiliki jejak publikasi laporan singkat, seperti RUU Kehutanan, RUU Larangan Monopoli, dan RUU Pangan.

"Proses legislasi semacam ini menandakan kerapuhan komitmen parlemen terhadap prinsip demokrasi deliberatif yang transparan dan partisipatif," tulis IPC dalam laporannya.

(Baca: Mayoritas Warga Indonesia Nilai Sosialisasi Revisi KUHAP Belum Cukup)