Mayoritas Warga Indonesia Nilai Sosialisasi Revisi KUHAP Belum Cukup

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyurvei persepsi warga Indonesia terkait sosialisasi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilakukan pemerintah dan DPR.

Hasilnya, 41,6% responden mengatakan sosialisasi perubahan KUHAP tidak cukup dan 28,7% responden menyatakan sangat tidak cukup.

Sementara itu, responden yang menyatakan sosialisasi revisi KUHAP sudah cukup sebesar 26,7% dan sangat cukup hanya 3%.

“Mayoritas responden, 70,3%, menilai pemerintah dan DPR belum cukup melakukan sosialisasi perubahan KUHAP,” kata LSI dalam laporannya.

Berdasarkan latar belakang responden, organisasi masyarakat sipil paling tinggi yang menyatakan sosialisasi revisi KUHAP tidak cukup dan sangat tidak cukup, yakni 83,3%.

Diikuti akademisi 76,3%; aparat penegak hukum 53,7%; dan responden kategori lainnya 100%.

Sementara itu, responden yang paling tinggi menyatakan sosialisasi revisi KUHAP sangat cukup dan cukup adalah aparat penegak hukum, yakni 46,3%. Diikuti akademisi 23,7% dan organisasi masyarakat sipil 16,7%.

Survei LSI berlangsung pada 20 Mei-12 Juni 2025 dengan mewawancarai 101 responden dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, praktisi hukum, media massa, aparat penegak hukum, dan perwakilan organisasi profesi. Responden survei dipilih secara purposif.

Sebelumnya, pemerintah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) revisi KUHAP kepada Komisi III DPR pada Selasa, (8/7/2025). Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, mengatakan DIM akan dipublikasikan di laman resmi DPR.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pihaknya akan melakukan harmonisasi DIM revisi KUHAP yang diberikan pemerintah sebelum dirilis ke publik.

“Kami minta waktu mungkin semalam untuk kasih tugas kawan-kawan sekretariat,” ucapnya.

(Baca: Durasi Ideal Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana menurut Warga RI)