Indonesia Punya 380 Ribu Regulasi, Mayoritas dari Daerah

Politik

Lite

Adi Ahdiat 13/10/2023 20:31 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Regulasi/Produk Hukum di Indonesia Berdasarkan Tingkatan (13 Oktober 2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Indonesia Punya 380 Ribu Regulasi, Mayoritas dari Daerah

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Regulasi/Produk Hukum di Indonesia Berdasarkan Tingkatan (13 Oktober 2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Ada sangat banyak regulasi di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan berbagai jenis aturan hukum lainnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Databoks dari situs resmi pemerintah, per tanggal 13 Oktober 2023 Indonesia memiliki sekitar 382.607 regulasi dari berbagai tingkatan.

Dalam situs peraturan.go.id, per tanggal 13 Oktober 2023 tercatat ada 15.226 peraturan tingkat pusat, 17.982 peraturan tingkat menteri, dan 5.810 peraturan tingkat badan/lembaga.

Sampai saat ini situs peraturan.go.id belum memuat jumlah peraturan di tingkat daerah.

Data regulasi tingkat daerah tercatat di tempat lain, yaitu situs jdihn.go.id. Per tanggal 13 Oktober 2023 ada 343.589 regulasi tingkat daerah, belum termasuk produk hukum berupa surat edaran dan perjanjian kerja sama.

Angka-angka di atas masih dapat berubah sewaktu-waktu, jika ada pengesahan regulasi baru atau pembaruan sinkronisasi data.

(Baca: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, RI Sudah Pangkas 3 Ribu Regulasi)

Adapun menurut Wicipto Setiadi, Guru Besar Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta, jumlah regulasi yang sangat banyak merupakan gejala yang kurang baik.

"Jumlah regulasi yang terlalu banyak, yang sering juga disebut overregulated, banjir regulasi, atau obesitas regulasi, dapat mengarah pada regulasi yang berkualitas buruk, dan semakin besar potensi untuk terciptanya regulasi yang tidak harmonis," kata Wicipto dalam makalah Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law (Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 1, April 2020).

"Regulasi yang buruk akan berakibat pada regulasi yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, tumpang tindih, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu, dan menciptakan biaya tinggi," lanjutnya.

Menurut Wicipto, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan munculnya banyak regulasi di Indonesia.

"Pertama, banyak orang mempunyai pemikiran bahwa semua permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan dibuatnya regulasi. Pemikiran semacam ini yang mendorong orang mengarah pada sedikit-sedikit perlu regulasi," kata dia.

"Kedua, setiap pemeriksa atau penegak hukum, dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mempersoalkan ada atau tidaknya regulasi yang menjadi payung hukum."

"Ketiga, dalam penentuan anggaran, Kementerian Keuangan juga sering meloloskan atau tidak meloloskan anggaran kementerian atau lembaga berdasarkan ada-tidaknya regulasi sebagai payung hukum," lanjutnya.

(Baca: Gaji CPNS Sarjana Hukum Bisa Tembus Rp18 Juta, Ini Tempat Kerjanya)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

5 Menteri Terkaya Era Jokowi hingga Prabowo

Indonesia, Negara dengan Menteri Terbanyak di ASEAN

0,9% Penduduk di Kabupaten Blora Beragama Protestan

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kota Blitar pada 2023

Daftar Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Oktober 2024

Harga Transportasi di Kota Lubuk Linggau Turun 0,11%

Data Stories Terkini

Prakiraan Cuaca di Manado 21-30 Okt/24 Demografi 21/10/2024, 22:36 WIB

Prakiraan Cuaca di Manokwari 21-30 Okt/24 Demografi 21/10/2024, 21:36 WIB

IHSG Ditutup Menguat Setelah Terbentuk Kabinet Baru (Senin, 21 Oktober 2024) Pasar 21/10/2024, 19:10 WIB

Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo Bulan September Naik 1,24% Ekonomi & Makro 21/10/2024, 18:59 WIB

Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional Naik ke Level 57,13 pada 2023 Demografi 21/10/2024, 18:20 WIB