Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Sabun Mandi di Kab. Tana Tidung 2018 - 2024

Badan Pusat Statistik mencatat pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Tana Tidung untuk sabun mandi pada tahun 2024 mencapai 123753 Rupiah per orang per bulan. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 15,5 persen dibandingkan tahun 2023, menjadi pengeluaran tertinggi sepanjang periode pencatatan tahun 2018 hingga 2024. Kenaikan ini juga menjadi pertumbuhan tahunan tertinggi yang pernah tercatat selama tujuh tahun periode data tersebut.

Dari total pengeluaran per kapita sebulan untuk seluruh barang dan jasa, bagian pengeluaran sabun mandi menyumbang sekitar 2,86 persen. Nilai ini lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk rokok dan tembakau sebesar 154054 Rupiah, juga lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk makanan jadi yang mencapai 183548 Rupiah per kapita per bulan. Sementara untuk kelompok perawatan pribadi, pengeluaran sabun mandi menyumbang sekitar 11,4 persen dari total pengeluaran perawatan masyarakat.

(Baca: Persentase Pengangguran 2025 di Kabupaten Cirebon 6,42%)

Sepanjang periode 2018 sampai 2023, pengeluaran sabun mandi di wilayah ini mengalami pergerakan naik turun. Pada tahun 2019 tercatat naik 10,4 persen, kemudian turun 11,1 persen pada tahun 2020. Setelah itu naik 7 persen pada tahun 2021, sedikit turun 0,2 persen pada tahun 2022, lalu turun 8,1 persen pada tahun 2023 sebelum akhirnya naik signifikan pada tahun 2024. Rata-rata pengeluaran sabun mandi selama lima tahun terakhir berada di angka 114649 Rupiah per kapita.

Berdasarkan perbandingan se-provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung menempati urutan pertama pengeluaran sabun mandi tahun 2024. Urutan di bawahnya berturut-turut adalah Kabupaten Bulungan dengan 107904 Rupiah, Kabupaten Nunukan 105616 Rupiah, Kabupaten Malinau 90630 Rupiah dan Kota Tarakan 84012 Rupiah. Hanya Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan yang mencatatkan pertumbuhan positif, sementara tiga wilayah lain mengalami penurunan nilai pengeluaran pada tahun yang sama.

Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan mencatatkan pengeluaran per kapita makanan sebesar 905526 Rupiah per bulan pada tahun 2024, dengan pertumbuhan 16,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah ini menempati urutan kedua pengeluaran makanan se-provinsi, sementara untuk pengeluaran bukan makanan justru menempati urutan pertama dengan nilai 930575 Rupiah per bulan. Total pengeluaran keseluruhan masyarakat Kabupaten Bulungan masih menjadi yang tertinggi di seluruh Kalimantan Utara meskipun mengalami penurunan sebesar 20,1 persen dibandingkan tahun 2023.

(Baca: Bulan Mei, Inflasi Rekreasi, Olahraga dan Budaya di Kota Makassar 0,34%)

Kabupaten Malinau

Masyarakat Kabupaten Malinau memiliki pengeluaran per kapita makanan tertinggi se-provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024, dengan nilai mencapai 949561 Rupiah per orang per bulan. Nilai ini tumbuh 19,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi pertumbuhan pengeluaran makanan tertinggi di antara seluruh kabupaten dan kota. Untuk pengeluaran bukan makanan, wilayah ini menempati urutan ketiga dengan pertumbuhan 11,7 persen, sementara total pengeluaran keseluruhan menempati urutan kedua se-provinsi.

Kota Tarakan

Kota Tarakan merupakan satu-satunya wilayah kota di provinsi ini yang mencatatkan penurunan pada hampir seluruh kategori pengeluaran. Pengeluaran per kapita bukan makanan di wilayah ini turun 8,5 persen menjadi 836537 Rupiah per bulan, sementara total pengeluaran keseluruhan turun 13,8 persen. Hanya kategori pengeluaran makanan yang mengalami kenaikan sebesar 6,8 persen. Wilayah ini menempati urutan keempat untuk hampir seluruh kategori pengeluaran pada tahun 2024.

Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan secara konsisten menempati urutan terakhir untuk hampir seluruh kategori pengeluaran di Kalimantan Utara pada tahun 2024. Pengeluaran makanan wilayah ini tumbuh 5,1 persen menjadi 790008 Rupiah per bulan, sementara pengeluaran bukan makanan tumbuh 5,7 persen menjadi 716548 Rupiah per bulan. Total pengeluaran keseluruhan masyarakat wilayah ini turun 6,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya wilayah dengan nilai konsumsi per kapita terendah di provinsi tersebut.