Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB ADHK Pengeluaran Inventori Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mengalami penurunan. Nilai pengeluaran inventori tercatat turun 5320 Rp Juta. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berlanjut setelah sempat membaik di tahun 2023 dengan nilai 6570 Rp Juta. Secara umum, data ini menunjukkan fluktuasi pengeluaran inventori di Kabupaten Maros dalam beberapa tahun terakhir. Fluktuasi ini ditandai dengan periode pertumbuhan positif dan negatif yang silih berganti.
Jika dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun terakhir (2022-2024), yaitu -357 Rp Juta, nilai pengeluaran inventori pada tahun 2024 lebih rendah. Kondisi ini juga terlihat jika dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir (2020-2024), yaitu -8858 Rp Juta. Pertumbuhan tertinggi dalam periode historis terjadi pada tahun 2013 dengan angka mencapai 78.69%, sementara penurunan terendah terjadi pada tahun 2015 dengan -335.48%. Anomali terjadi pada tahun 2015, di mana terjadi penurunan signifikan.
(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Kolaka Menurut Sektor pada 2024)
Pada tahun 2024, Kabupaten Maros menempati peringkat 67 untuk pengeluaran inventori di antara kabupaten/kota di Pulau Sulawesi. Peringkat ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kinerja pengeluaran inventori Kabupaten Maros kurang baik dibandingkan daerah lain di Sulawesi. Kabupaten Maros sendiri berada di peringkat 448 secara nasional.
Dalam data historis, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan pertumbuhan 78.69%. Sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2015 dengan penurunan tajam turun 335.48%. Penurunan drastis ini menjadi anomali dibandingkan tahun-tahun lainnya. Jika dibandingkan dengan kondisi 3 tahun terakhir, anomali ini menunjukkan ketidakstabilan ekonomi yang cukup signifikan pada periode tersebut.
Secara keseluruhan, data PDRB ADHK Pengeluaran Inventori Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Penurunan pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi dan upaya perbaikan. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja ekonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan inventori. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan. Lalu merumuskan strategi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kabupaten Lampung Utara
Kabupaten Lampung Utara menempati posisi yang kurang menggembirakan di Pulau Sumatera. Kabupaten ini mencatatkan nilai pengeluaran inventori turun 5040 Rp Juta. Pertumbuhan negatif turun 754.55%. Dengan angka tersebut, Lampung Utara berada di urutan 445 secara nasional.
(Baca: Jumlah Pekerja di Sektor Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kalimantan Selatan | 2024)
Kabupaten Tapin
Kabupaten Tapin mencatatkan nilai inventori turun 5120 Rp Juta. Pertumbuhannya juga negatif, yaitu -127.06%. Dengan demikian, Tapin berada di peringkat ke-47 di Pulau Kalimantan. Secara nasional, posisinya berada di urutan 446.
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rejang Lebong mencatatkan nilai pengeluaran inventori turun 5140 Rp Juta. Pertumbuhan negatif turun 91.32%. Rejang Lebong menempati urutan ke-137 di Pulau Sumatera. Secara nasional, kabupaten ini berada di peringkat 447.
Kabupaten Pesisir Barat
Kabupaten Pesisir Barat menempati urutan ke-138 di Pulau Sumatera. Kabupaten ini mencatat nilai inventori turun 5450 Rp Juta. Pertumbuhan negatif sangat signifikan, turun 318.88%. Posisinya di tingkat nasional berada di urutan 449.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-48 di Pulau Kalimantan. Kabupaten ini mencatat nilai inventori turun 6550 Rp Juta. Pertumbuhan negatif turun 218.23%. Kabupaten ini menempati posisi ke-450 secara nasional.
Kabupaten Mesuji
Kabupaten Mesuji menempati urutan ke-139 di Pulau Sumatera. Kabupaten ini mencatat nilai inventori turun 7240 Rp Juta. Pertumbuhan negatif sangat ekstrem, turun 904.44%. Kabupaten ini menempati posisi ke-451 secara nasional.