Kenapa Masyarakat Tolak Kebijakan Pemerintah? Ini Surveinya

Litbang Kompas menggelar survei terkait hal-hal yang membuat masyarakat menolak kebijakan, aturan, atau program yang diputuskan pemerintah.

Hasilnya, 20,9% responden berpendapat penolakan muncul karena kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak rakyat kecil.

Lalu 19,9% menyatakan penolakan muncul karena pemerintah dianggap tidak melakukan kajian mendalam berdasarkan data sebelum mengesahkan suatu kebijakan.

Ada juga yang menolak karena pengambilan keputusan pemerintah yang terkesan terburu-buru (16,7%), berdampak pada hajat hidup orang banyak atau memberatkan (12,9%), dan tidak melibatkan partisipasi publik (12,7%).

Kemudian ada penolakan karena kebijakan pemerintah dianggap tidak menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah baru (10,3%), serta sosialisasi program yang kurang (1,9%). 

"Krisis kepercayaan kepada pemerintah bisa lebih besar apabila tidak ada perubahan dalam cara-cara pemerintah memutuskan dan mengkomunikasikan suatu kebijakan," kata tim Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (3/3/2025).

Survei ini melibatkan 529 responden dari 38 provinsi yang dipilih secara acak, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 10-13 Februari 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,22% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Banyak Warga Menilai Belanja Pemerintah Belum Efisien)