Kominfo Blokir 3.180 Konten Investasi Bodong, Forex Ilegal Terbanyak

Keuangan

Lite

Cindy Mutia Annur 11/03/2022 11:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses 3.180 konten pialang berjangka ilegal, investasi bodong atau ilegal, forex ilegal, hingga opsi biner atau binary option hingga 10 Maret 2022.

Jumlah Konten Investasi Bodong yang Diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (10 Maret 2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Kominfo Blokir 3.180 Konten Investasi Bodong, Forex Ilegal Terbanyak

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Konten Investasi Bodong yang Diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (10 Maret 2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memutus akses 3.180 konten investasi bodong sejak 2016 hingga awal Maret 2022.

Secara tren, konten investasi bodong yang diblokir Kemenkominfo terus meningkat tiap tahunnya.

Pada 2016 tercatat ada 20 konten yang diblokir oleh pemerintah. Kemudian meningkat menjadi 103 konten pada 2017, dan terus naik hingga mencapai 1.222 konten pada 2021.

Adapun untuk tahun ini sudah ada 141 konten yang diblokir sampai 10 Maret 2022.

Jika dilihat secara keseluruhan, jenis konten yang paling banyak diblokir adalah forex ilegal, yakni sebanyak 1.167 konten. Diikuti 961 konten pialang berjangka ilegal, 843 investasi ilegal, dan 209 konten binary option.

Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi menegaskan instansinya berwenang melakukan pemutusan akses atas konten investasi yang melanggar peraturan perundang-undangan jika diminta oleh kementerian dan lembaga yang berwenang.

Adapun dua lembaga yang berwenang melakukan pemantauan terhadap platform dan konten investasi adalah Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Editor : Adi Ahdiat