Litbang Kompas: Mayoritas Warga Nilai Pencalonan Gibran Bentuk Dinasti Politik

Politik

Lite

Nabilah Muhamad 24/10/2023 12:09 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pendapat Responden Terkait Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024 Bentuk dari Dinasti Politik (Oktober 2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Litbang Kompas: Mayoritas Warga Nilai Pencalonan Gibran Bentuk Dinasti Politik

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Pendapat Responden Terkait Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024 Bentuk dari Dinasti Politik (Oktober 2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi digaet sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal capres Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Terpilihnya Wali Kota Solo itu memunculkan isu dinasti politik di masyarakat. Peluang Gibran maju sebagai cawapres dinilai semakin terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menambah klausul "berpengalaman menjadi kepala daerah" sebagai syarat capres dan cawapres dalam pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diketahui, Ketua MK, Anwar Usman merupakan ipar dari Jokowi.

Lantas, bagaimana publik merespons terpilihnya Gibran sebagai bakal cawapres untuk Pilpres 2024?

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas atau 60,7% responden menyatakan bahwa majunya Gibran ke Pilpres 2024 merupakan bentuk dari politik dinasti.

"Bagaimana pun, wacana soal politik dinasti masih dipandang negatif oleh publik. Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan (politik) keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dalam laporannya, Senin (23/10/2023).

Sementara, terdapat 24,7% responden yang menilai praktik yang dilakukan Gibran bukanlah bentuk politik dinasti. Sedangkan 14,6% responden lainnya menyatakan tidak tahu.

Selain itu, Litbang Kompas juga merekam sejumlah pendapat publik terkait praktik politik dinasti tersebut.

Sebanyak 53% responden menyatakan tidak setuju dengan praktik tersebut. Sedangkan 34,7% responden mengaku setuju dengan politik dinasti, dan 12,3% responden lainnya menjawab tidak tahu.

Survei ini dilakukan terhadap 512 responden dari 34 provinsi di Indonesia, sampel dipilih secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 16-18 Oktober 2023 menggunakan metode wawancara telepon. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) sekira 4,35% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana dan tingkat kepercayaan 95%.

Editor : Erlina F. Santika