Nikel: Hilirisasi, Potensi, dan Kemiskinan Daerah Tambang yang Meningkat 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menolak tunduk dari peringatan International Monetary Fund (IMF) atau potensi gugatan dari World Trade Organization (WTO) terkait hilirisasi nikel.

Pada awal Juli 2023, IMF memang pernah memberi catatan ke Indonesia melalui IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, organisasi yang beranggotakan 190 negara ini memperingatkan soal analisis biaya dan manfaat lanjut, serta rancangan untuk meminimalkan limpahan lintas batas jika hilirisasi nikel dilakukan, seperti dikutip Tempo.co.

Kegiatan hilirisasi nikel yakni mengolah nikel mentah atau biji nikel menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah dan dapat diperjualbelikan, sehingga memiliki nilai ekonomi.

Dorongan hilirisasi nikel sejalan dengan pembatasan ekspor komoditas tersebut. IMF pun meminta Indonesia untuk menimbang kebijakan penghapusan bertahap atas pembatasan ekspor nikel.

Alasan Jokowi tetap puguh pada hilirisasi nikel sebab kegiatan tersebut dinilai telah membuka lapangan kerja lebih banyak daripada sebelumnya.

"Sebelum hilirisasi hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi menjadi 71.500 tenaga kerja yang bisa bekerja karena adanya hilirisasi nikel di Sulteng," kata Jokowi dalam acara Pengukuhan DPN Apindo di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023), dikutip dari Detik.com.

Data dari Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 31/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batu Bara Nasional Tahun 2022-2027 menunjukkan, nikel memiliki sumber daya yang begitu besar.

Total sumber daya nikel mencapai 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, dengan cadangan 5,2 miliar ton bijih dan 57 juta ton logam.

(Baca juga: Harga Nikel Turun Semester I 2023, Bagaimana Proyeksi ke Depan?)

Indonesia bahkan menduduki peringkat satu untuk cadangan komoditas nikel dunia. Volumenya setara dengan 23% cadangan dunia. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan cadangan mineral dan batu bara dunia lainnya. 

"Permintaan komoditas mineral khususnya nikel semakin kuat seiring dengan peningkatan permintaan baterai berbasis nikel," demikian bunyi beleid tersebut.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pernah mengatakan bahwa hilirisasi industri nikel berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

“Hilirisasi mendorong investasi berkualitas, terutama di bagian timur Indonesia,” ujar Luhut dalam acara Nickel Conference CNBC di Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (25/7/2023), seperti diwartakan Tempo.co.

Bagaimana klaim tersebut bila dicocokkan dengan data kemiskinan Indonesia?

(Baca juga: Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Meningkat pada Maret 2023)

Melalui booklet tambang nikel 2020, Kementerian ESDM menghimpun sejumlah provinsi yang memiliki daerah tambang nikel.

Sedikitnya ada tujuh provinsi tempat berdirinya tambang nikel berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi perusahaannya. Di  antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Databoks menemukan hampir seluruh provinsi pertambangan yang disebutkan di atas mengalami peningkatan persentase kemiskinan sepanjang September 2022-Maret 2023, jika dilihat melalui laporan kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023.

Hanya ada dua provinsi dengan penurunan presentase kemiskinan, yakni Papua Barat dan Papua. Persentase penduduk miskin Papua Barat pada September 2022 sebesar 21,43%, turun menjadi 20,49% pada Maret 2023.

Sementara persentase penduduk miskin di Papua pada September 2022 sebesar 26,8%, turun tipis menjadi 26,03% pada Maret 2023.

Lima provinsi lainnya justru mengalami peningkatan. Provinsi yang naik cukup tinggi adalah Maluku, dari 16,23% pada September 2022 menjadi 16,42% pada Maret 2023 atau naik 0,19 poin.

Selain itu, Sulawesi Tenggara, dari 11,27% pada September 2022 menjadi 11,43% pada Maret 2023, naik 0,16 poin. Sisanya, terlampir pada grafik.

BPS menyebut, penduduk dikategorikan sebagai miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Adapun garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458/kapita/bulan. Komposisinya, garis kemiskinan makanan sebesar Rp408.522 (74,21%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp141.936 (25,79%).

(Baca juga: Bukan Nikel, Ini Mineral yang Paling Banyak Dibutuhkan Industri Kendaraan Listrik)