PDRB ADHK Sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Periode 2013-2024

PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi di Jawa Barat tercatat 4,7% menjadi Rp107,08 triliun data per 2024. Menurut rekam jejaknya, pertumbuhan tertinggi di provinsi ini sebelumnya pernah terjadi pada 2019 sebesar 16,2% dan untuk rata-rata dalam enam tahun terakhir yakni sebesar 3,32%.

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: Daftar 10 Siswa Lolos Ujian Masuk SMA9 DEPOK 2025)

Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi di tanah air.

Jawa Barat mencatatkan PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi tertinggi dengan Rp107,08 triliun. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 4,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

(Baca: Statistik Penduduk Beragama Islam di Jawa Barat 2015-2024)

Berikutnya adalah Jawa Tengah yang mencatatkan PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi Rp29,52 triliun lebih tinggi periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data tahunan, PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi di provinsi ini naik 0,78% dibandingkan dengan sebelumnya.

Kemudian, PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi di Banten naik 6,05% menjadi Rp17,76 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, DKI Jakarta dengan PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi Rp12,89 triliun (turun 1,37%) dan Jawa Timur dengan PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi Rp8.835,05 miliar (naik 2,16%)

Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi yang mencatatkan PDRB ADHK sektor industri tekstil dan pakaian jadi dengan jumlah tertinggi:

• Jawa Barat Rp107,08 triliun
• Jawa Tengah Rp29,52 triliun
• Banten Rp17,76 triliun
• DKI Jakarta Rp12,89 triliun
• Jawa Timur Rp8.835,05 miliar
• Sumatera Barat Rp4.150,06 miliar
• DI Yogyakarta Rp1.631,76 miliar
• Kep. Riau Rp1.064,49 miliar
• Bali Rp602.37 miliar
• Riau Rp303.31 miliar