Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa pada 2021. Bantuan ini diberikan dengan manfaat Rp 300 ribu per bulan selama Januari-Desember 2021.
Penerima BLT desa paling banyak berprofesi sebagai petani dan buruh tani, yakni 9,2 juta keluarga. Proporsinya sebesar 54,17% dari total keluarga penerima manfaat (KPM) BLT desa.
Sebanyak 872.743 keluarga berprofesi sebagai pedagang serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ada pula 585.524 keluarga nelayan dan buruh nelayan yang akan menerima BLT desa.
Kemudian, 418.231 keluarga buruh pabrik juga akan menerima BLT desa. Sebanyak 36.403 keluarga guru pun bakal menerima bantuan tersebut. Sisanya sebanyak 5.863.426 keluarga berasal dari profesi lainnya.
Adapun, penyerapan anggaran BLT desa hingga Juni 2021 baru mencapai Rp 6,11 triliun. Jumlah tersebut hanya 21,1% dari anggaran BLT desa yang telah dialokasikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya bersama kementerian Dalam Negeri dan kementerian Desa terus mendorong penyaluran bantuan tersebut. Pasalnya, dia menilai BLT desa merupakan instrumen perlindungan sosial yang efektif menjaga daya beli masyarakat terdampak pandemi virus corona Covid-19.
(Baca: Pemerintah Tambah Anggaran Bansos saat PPKM Darurat)