Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengusulkan tambahan anggaran kementeriannya sebesar Rp675,87 miliar pada 2024. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas pertanahan tahun ini.
“Kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023,” kata AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/3/2024).
Alokasi dana tambahan terbesar akan dimanfaatkan untuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) sebesar Rp350 miliar.
Berikutnya, dana sebesar Rp100,4 miliar akan dialokasikan untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Sebanyak Rp225,46 miliar dialokasikan untuk penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital,” kata AHY.
Selain itu AHY juga membeberkan, kementerianya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp7,58 triliun pada 2024.
Rinciannya, pagu anggaran untuk dukungan manajemen sekitar Rp4,62 triliun. Lalu untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sekitar Rp2,86 triliun dan untuk program penyelenggaraan penataan ruang sekitar Rp109 miliar.
Meskipun begitu, anggaran Kementerian ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment atau diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Keputusan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 yang diedarkan pada 29 Desember 2023.
“Pemerintah melanjutkan kebijakan automatic adjustment sebesar Rp50,15 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga, di mana untuk Kementerian ATR/BPN sebesar Rp404,31 miliar dengan sumber dana rupiah murni,” kata AHY.
Menurutnya, keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk merealisasikan target yang harus diselesaikan dalam tujuh bulan ke depan. Sehingga kementeriannya meminta tambahan anggaran.
(Baca: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp23,1 Triliun per Februari 2024)