Realisasi Investasi Dalam Negeri Sedikit Lebih Tinggi dari Asing pada 2020

Ekonomi & Makro

Lite

Dwi Hadya Jayani 25/01/2021 16:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Investasi domestik atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kontribusi sedikit lebih tinggi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang 2020.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Per-Kuartal

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Realisasi Investasi Dalam Negeri Sedikit Lebih Tinggi dari Asing pada 2020

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Per-Kuartal

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Realisasi investasi Indonesia tumbuh 2,1% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 826,3 triliun pada 2020. Dari total tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi sebesar 50,1% senilai Rp 413,5 triliun. Sedikit lebih tinggi dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkontribusi 49,9% senilai Rp 412,8 triliun.

Jika dilihat secara kuartalan, tren PMA semakin meningkat, sedangkan PMDN sempat turun pada kuartal II 2020 tetapi mulai naik hingga penghujung 2020. Pada kuartal IV 2020 realisasi PMA lebih tinggi dari PMDN, yaitu Rp 111,1 triliun berbanding Rp 103,6 triliun.

Salah satu cara pemerintah mengerek investasi dengan membuat UU Omnibus Law Cipta kerja yang disahkan DPR pada Oktober 2020. Melalui aturan tersebut, pemerintah menyederhanakan sejumlah aturan yang selama ini menghambat investasi. Meski demikian, beleid ini sempat mendapat penolakan secara luas dari masyarakat, khususnya kelompok buruh lantaran mereka merasa dirugikan dengan munculnya klaster ketenagakerjaan yang mengubah aturan dalam UU Ketenagakerjaan.

(Baca: Kesepakatan Investasi Islam Indonesia pada 2019 Terbanyak di Keuangan Syariah)

Editor : Muhammad Ahsan Ridhoi