Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp4,8 triliun per 30 April 2024.
“Untuk anggaran IKN, anggarannya Rp39,8 triliun tapi realisasi Rp4,8 triliun. Jadi baru 12,1%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kanal YouTube Kemenkeu, Senin (27/5/2024).
Bendahara negara itu menjelaskan, belanja IKN terbagi menjadi dua klaster utama, yakni klaster infrastruktur dan klaster non-infrastruktur.
Belanja klaster infrastruktur telah menghabiskan anggaran sebesar Rp2,8 triliun dari pagu Rp36,5 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan Kementerian Koordinator dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN.
(Baca: Waskita Karya Garap 12 Proyek IKN, Ini Progresnya)
Lalu anggaran di segmen ini juga disalurkan untuk pembangunan menara rusun ASN dan pertahanan keamanan, rumah menteri, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, bandara VVIP, rumah sakit IKN, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta pengendalian banjir IKN.
Berikutnya, klaster non-infrastruktur telah terealisasi Rp2 triliun dari pagu Rp3,2 triliun. Anggaran tersebut disalurkan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada K/L; dukungan pengamanan Polri, serta operasional OIKN.
Adapun total alokasi anggaran IKN dari 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp72,3 triliun.
“Belanja untuk IKN meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2022 Rp5,5 triliun, naik menjadi Rp27 triliun pada 2023, dan tahun ini Rp39,8 triliun ada di dalam APBN kita,” kata Sri Mulyani.
(Baca: Pendapatan Negara Turun 7,6% per April 2024, APBN Tetap Surplus Rp75,7 T)