Survei KPK: Tercoreng Penyalahgunaan, Masyarakat Menilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa di Instansi Rendah

Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, terdapat ragam dampak dari adanya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di instansi. Sebanyak 32% responden menilai dengan adanya penyalahgunaan PBI, maka kualitas pengelolaan barang dan jasa menjadi rendah.

Selanjutnya, sebanyak 32% responden juga menilai penyalahgunaan tersebut akan menimbulkan gratifikasi. Ada pula 29% responden yang menilai hasil PBJ tidak bermanfaat.

Nepotisme menjadi dampak selanjutnya dengan persentase 25%. Lalu, sebanyak 25% responden menilai pemenang vendor sudah diatur.

SPI merupakan survei untuk mengukur tingkat risiko korupsi di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (KLPD). SPI dimanfaatkan sebagai indikator pencegahan korupsi dalam RPJMN 2020-2024 dan indikator dalam PMPRB KemenPAN-RB.

Dalam pengumpulan data surveinya, responden mengisi kuesioner online, metode monitoring center for prevention (CAPI), dan perhitungan indeks. Responden yang menilai berasal dari pegawai instansi internal, pihak eksternal (penerima layanan/perizinan/mitra kerjasama/vendor pengadaan dan lain sebagainya), dan pemangku kepentingan.

(Baca: Daftar Instansi yang Paling Banyak Lakukan Tindak Pidana Korupsi Selama 2021)