KPK Amankan Rp45 Triliun Potensi Kerugian Keuangan Negara pada 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi melaporkan telah mengamankan potensi keuangan negara sebesar Rp45 triliun pada 2025. 

Potensi kerugian negara ini paling besar berasal dari sertifikasi barang milik daerah senilai Rp32,3 triliun. 

Berikut rincian nilai penyelamatan potensi kerugian keuangan negara oleh KPK pada 2025:

• Sertifikasi barang milik daerah: Rp32,3 triliun
• Penertiban prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU): Rp7,2 triliun
• Penagihan tunggakan pajak: Rp3,6 triliun
• Penertiban barang milik daerah berupa tanah dan bangunan: Rp2,5 triliun
• Penertiban kendaraan dinas: Rp106 miliar. 

KPK menilai, besarnya potensi kerugian keuangan negara ini didorong oleh lemahnya pengelolaan aset di pemerintah daerah. 

"Oleh karena itu, KPK mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan BMD, sekaligus melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemda," tulis KPK di akun Instagram resminya, Jumat (23/1/2026). 

Selain penyelamatan potensi kerugian keuangan negara, KPK juga melakukan beberapa upaya pencegahan anggaran pemerintah daerah. 

Beberapa di antaranya dengan memfasilitasi penyelesaian sengketa aset bermasalah yang dikuasai pihak ketiga; mendorong perbaikan pengelolaan dana hibah; hingga koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di daerah. 

"Penguatan tata kelola dan sistem pengawasan di pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mencegah kebocoran keuangan negara," tulis KPK.

(Baca: KPK Tangani 439 Perkara pada 2025, 112 Masuk Tahap Penuntutan)