Ekonomi & Makro

Lite

KPK Tangani 439 Perkara pada 2025, 112 Masuk Tahap Penuntutan

Akbar Ridwan 22/01/2026 09:29 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 439 perkara sampai dengan 17 Desember 2025.

Jumlah Perkara yang Ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Status Penanganan (2025)*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

KPK Tangani 439 Perkara pada 2025, 112 Masuk Tahap Penuntutan

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Perkara yang Ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Status Penanganan (2025)*

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 439 perkara sampai dengan 17 Desember 2025.

Berdasarkan statusnya, 112 perkara sudah masuk proses penuntutan, sementara yang masih dalam tahap penyelidikan sebanyak 69 perkara.

Berikut rincian penanganan perkara KPK sepanjang tahun lalu sampai dengan 17 Desember 2025 berdasarkan status penanganan:

Penuntutan: 112 perkara
Penyidikan: 110 perkara
Eksekusi: 75 perkara
Inkrah: 73 perkara
Penyelidikan: 69 perkara

Komisioner KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan dari penindakan selama setahun lalu, KPK menetapkan 118 tersangka.

“Memulihkan aset negara mencapai Rp1,53 triliun. Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini,” jelasnya dalam jumpa pers, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Selain itu, Fitoh menyampaikan, sampai 22 Desember 2025, KPK telah melakukan 11 kali tangkap tangan.

“Yang KPK lakukan tahun ini mengungkap praktik sistematis di sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual-beli jabatan,” katanya.

(Baca: Kasus Korupsi di Desa Berkurang pada 2024)

Editor : Erlina Fury Santika