Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Jakarta Naik Jadi 10% pada 2024

Ekonomi & Makro

Lite

Erlina F. Santika 30/01/2024 17:24 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBBKB DKI Jakarta (2010 dan 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Jakarta Naik Jadi 10% pada 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBBKB DKI Jakarta (2010 dan 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Heru Budi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menaikkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) wilayah ini pada 2024.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun Pasal 23 beleid tersebut mengungkapkan, dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (1) menerangkan bahwa tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10%. Sementara Ayat (2) menyebut bahwa khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi atau lebih rendah.

Ketentuan itu mengubah Perda Nomor 6/2010. Pada Pasal 7 Ayat (1) peraturan tersebut berbunyi, tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5%. Namun berdasarkan penelusuran Databoks, perda lawas itu tidak menetapkan PBBKB untuk kendaraan umum.

Peraturan tersebut berlaku pada tanggal diundangkan. Heru Budi telah menandatanganinya sejak 5 Januari 2024.

Melansir Katadata, PBBKB merupakan komponen pembentuk harga jual eceran BBM nonsubsidi. Saleh Abdurrahman, anggota Komite BPH Migas menyebut, kenaikan ini berdampak terhadap harga jual eceran BBM nonsubsidi.

Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM bahkan meminta kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk mengkaji ulang wacana kenaikan PBBKB ini.

“Saat ini kita sedang berada di masa-mada dinamis hingga pemilu 14 Februari nanti. Jadi kami sangat mengharapkan untuk peraturan daerah terkait PBBKB itu coba dilihat betul dampak-dampak implementasinya,” kata Tutuka dalam Energy Corner CNBC pada Selasa (30/1).

Editor : Erlina F. Santika

Data Terkait

5 Menteri Terkaya Era Jokowi hingga Prabowo

Indonesia, Negara dengan Menteri Terbanyak di ASEAN

Harga Transportasi di Kota Lubuk Linggau Turun 0,11%

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Samosir (20 Oktober 2024)

Harga Pangan Terbaru Wilayah DKI Jakarta: Harga Bawang dan Minyak Turun

Pengguna KRL Jabodetabek Tembus 241 Juta per September 2024

Data Stories Terkini

Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo Bulan September Naik 1,24% Ekonomi & Makro 21/10/2024, 18:59 WIB