Anwar Usman, Hakim MK dengan Persentase Kehadiran Terendah pada 2025

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, menyampaikan Laporan Tahunan MKMK 2025 pada Rabu (31/12/2025).

Dalam kesempatan itu, MKMK melayangkan Surat Nomor 41/MKMK/12/2025 perihal peringatan kepada Hakim MK Anwar Usman, lantaran sering absen dalam sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH) sepanjang 2025.

Palguna mengungkap, persentase kehadiran Anwar dalam sidang pleno, panel, dan RPH tidak ada yang lebih dari 90%, berbeda dengan delapan hakim lain yang persentase kehadirannya di atas 90%.

Dalam sidang pleno, persentase kehadiran Anwar hanya 86%, dengan rincian menghadiri 508 dari 589 sidang pleno.

Kemudian dari 160 sidang panel, Anwar hanya datang 128 kali atau 80%.

Lalu dalam RPH, dari 132 rapat yang dijadwalkan untuk Anwar, ia hanya hadir 100 kali atau 71%.

Berikut rincian persentase kehadiran hakim MK dalam sidang pleno, panel, dan RPH sepanjang 2025:

M. Guntur Hamzah

• Sidang pleno: 100% (dari 589 sidang)
• Sidang panel: 100% (dari 173 sidang)
• RPH: 100% (dari 140 RPH)

Suhartoyo

• Sidang pleno: 99% (dari 589 sidang)
• Sidang panel: 100% (dari 160 sidang)
• RPH: 99% (dari 139 RPH)

Saldi Isra

• Sidang pleno: 99% (dari 589 sidang)
• Sidang panel: 99% (dari 164 sidang)
• RPH: 100% (dari 140 RPH)

Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

• Sidang pleno: 99% (dari 589 sidang)
• Sidang panel: 99% (dari 183 sidang)
• RPH: 99% (dari 140 RPH)

Ridwan Mansyur

• Sidang pleno: 99% (dari 589 sidang)
• Sidang panel: 98% (dari 171 sidang)
• RPH: 99% (dari 140 RPH)

Enny Nurbaningsih

• Sidang pleno: 98% (dari 589 sidang)
• Sidang panel: 99% (dari 165 sidang)
• RPH: 96% (dari 139 RPH)

Arsul Sani

• Sidang pleno: 98% (dari 589 sidang)
• Sidang panel: 98% (dari 180 sidang)
• RPH: 96% (dari 139 RPH)

Arief Hidayat

• Sidang pleno: 95% (dari 589 sidang)
• Sidang panel: 97% (dari 156 sidang)
• RPH: 93% (dari 140 RPH)

Anwar Usman

• Sidang pleno: 86% (dari 589 sidang)
• Sidang panel: 80% (dari 160 sidang)
• RPH: 71% (dari 132 RPH)

(Baca: UU TNI Jadi Regulasi yang Paling Banyak Diuji pada 2025)