82% Warga RI Tolak Suap Layanan Publik, Ini Alasannya

Demografi

Lite

Nabilah Muhamad 10/12/2024 15:59 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Alasan Responden Tidak Membayar Lebih dari Ketentuan saat Berurusan dengan Layanan Publik (2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

82% Warga RI Tolak Suap Layanan Publik, Ini Alasannya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Corporate

~~Rp100.000~~

Rp3.000.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Alasan Responden Tidak Membayar Lebih dari Ketentuan saat Berurusan dengan Layanan Publik (2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, ada 82,83% masyarakat Indonesia yang mengakses layanan publik tanpa pernah membayar melebihi ketentuan, baik saat mengakses layanan tersebut secara langsung maupun melalui perantara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 86,95% merasa bahwa biaya yang dibayar sudah sesuai dengan ketentuan. Maka, responden tidak perlu untuk mengeluarkan uang, barang, atau fasilitas tambahan kepada petugas layanan publik.

Lalu 3,97% menolak praktik suap; 3,67% karena tidak memiliki uang lebih; dan 2,24% menilai tidak ada manfaatnya.

Ada pula 1,61% masyarakat yang tidak pernah membayar lebih dari kentuan saat berurusan dengan layanan publik karena ditolak oleh petugas. Sementara 1,55% takut melanggar hukum.

"Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal transparansi biaya layanan publik," tulis BPS dalam laporan bertajuk Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024.

Kontradiksi dengan itu, ada 17,71% warga Indonesia yang pernah mengeluarkan uang atau barang melebihi ketentuan saat mengakses layanan publik.

Jenis barang yang paling banyak diberikan adalah uang, proporsinya mencapai 93,71%.

Adapun masyarakat yang memberikan makanan sebanyak 4,75% dan barang lainnya 5,7%, ketika berurusan dengan layanan publik.

Sebagai catatan, survei ini dilakukan terhadap sampel 11 ribu rumah tangga yang tersebar di 186 kabupaten/kota.

(Baca: Ini Jenis Korupsi yang Banyak Ditemui Masyarakat Indonesia)

Editor : Erlina F. Santika

Data Terkait

Eksportir Layanan Digital Terbesar Global 2023, AS Jagoannya

Hal yang Mendorong Konsumen Cari Produk di Fitur Live Shopping

Rumah, Sumber Pengajaran Nilai Antikorupsi Anak Usia Sekolah di Indonesia

Jenis Produk Lokal yang Diminati Konsumen Live Shopping

AS dan 9 Negara Ini Jadi Importir Barang Terbesar Global 2023

Tantangan Utama Menerapkan Bisnis Berbasis Data

Data Stories Terkini

48% Karyawan Terima Gaji di Bawah UMP pada Agustus 2024 Ketenagakerjaan 10/12/2024, 16:01 WIB

82% Warga RI Tolak Suap Layanan Publik, Ini Alasannya Demografi 10/12/2024, 15:59 WIB

Data Historis Rata - Rata Upah di Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2023 Ketenagakerjaan 10/12/2024, 15:54 WIB

Harga Gula Pasir Lokal di Gorontalo Termahal Nasional (Senin, 9 Desember 2024) Ekonomi & Makro 10/12/2024, 15:38 WIB

Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Kabupaten Mukomuko Bulan November Naik 0,3% Ekonomi & Makro 10/12/2024, 15:27 WIB