Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya

Demografi

Lite

Nabilah Muhamad 26/09/2023 16:56 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Kasus TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni-21 September 2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Kasus TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni-21 September 2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menerima 864 laporan selama 5 Juni-21 September 2023. Dari laporan tersebut, sebanyak 1.014 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan orang.

“Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 1.014 orang. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.710 orang,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangan resminya, Jumat (22/9/2023).

Ramadhan menjelaskan, modus paling banyak adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, yakni sebanyak 525 kasus. Kedua terbanyak adalah pekerja seks komersial (PSK) sebanyak 283 kasus.

Lalu diikuti oleh modus eksploitasi anak sebanyak 69 kasus dan modus menjadikan anak buah kapal sebanyak 7 kasus.

Menanggapi tingginya kasus TPPO tersebut, Polri mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap setiap penawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi.

"Polri juga meminta masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut sudah resmi. Hal itu juga perlu dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum," kata Polri dalam keterangan tertulisnya.

Editor : Erlina F. Santika