PDRB ADHK Sektor Ketenagalistrikan Periode 2013-2024

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan di Sulawesi Barat pada 2024 tercatat Rp29,58 miliar. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp24,4 miliar. Sebelumnya menurut rekam jejak delapan tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Sulawesi Barat pernah terjadi pada 2012 dengan pertumbuhan sebesar 28,57%. Sedangkan rata-rata enam tahun terakhir PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan tumbuh dengan angka 7,69%.

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: Jumlah Rumah Tangga Periode 2013-2024)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan seluruh Indonesia pada 2024 mencapai Rp16,39 triliun.

PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan tersebut naik 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat tercatat dengan PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan terbanyak, yaitu Rp2.919,84 miliar. PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan di Jawa Barat saat ini setara dengan 17,81% dari total seluruh provinsi.

(Baca: Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Periode 2015-2023)

Berikutnya adalah Banten yang mencatatkan PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan Rp2.194,07 miliar lebih tinggi periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data tahunan, PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan di provinsi ini naik 4,69% dibandingkan dengan sebelumnya.

Kemudian, PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan di Jawa Timur naik 5,14% menjadi Rp2.118,98 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, DKI Jakarta dengan PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan Rp2.098,49 miliar (naik 3,49%) dan Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan Rp1.330,52 miliar (naik 6,82%)

Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor ketenagalistrikan jumlah tertinggi:

• Jawa Barat Rp2.919,84 miliar
• Banten Rp2.194,07 miliar
• Jawa Timur Rp2.118,98 miliar
• DKI Jakarta Rp2.098,49 miliar
• Jawa Tengah Rp1.330,52 miliar
• Sumatera Utara Rp646.93 miliar
• Kep. Riau Rp572.48 miliar
• Kalimantan Timur Rp442,7 miliar
• Sulawesi Selatan Rp436.51 miliar
• Sumatera Selatan Rp428.61 miliar