Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya di Jawa Timur pada 2023 tercatat 5,52%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp71.391 miliar. Sebelumnya menurut rekam jejak tujuh tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Jawa Timur pernah terjadi pada 2021 dengan pertumbuhan sebesar 21,53%. Sedangkan rata-rata enam tahun terakhir PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya tumbuh dengan angka 4,2%.
Jawa Timur berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya sebanyak Rp84.904 miliar. Perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 5,52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Balangan Menurut Sektor pada 2023)
Berikutnya adalah DKI Jakarta yang mencatatkan PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya Rp43.872 miliar lebih tinggi periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data tahunan, PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya di provinsi ini naik 5,67% dibandingkan dengan sebelumnya.
Kemudian, PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya di Jawa Tengah naik 3,79% menjadi Rp30.316 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya Rp29.074 miliar (naik 3,52%) dan Riau dengan PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya Rp15.951 miliar (naik 2,78%)
(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Muna Barat Menurut Sektor pada 2023)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya jumlah tertinggi:
- Jawa Timur Rp84.904 miliar
- DKI Jakarta Rp43.872 miliar
- Jawa Tengah Rp30.316 miliar
- Jawa Barat Rp29.074 miliar
- Riau Rp15.951 miliar
- Sulawesi Selatan Rp10.803 miliar
- Lampung Rp7.579 miliar
- Sumatera Utara Rp7.500 miliar
- Sumatera Selatan Rp7.000 miliar
- Kalimantan Barat Rp6.600 miliar