10 Kabupaten dengan Ketahanan Pangan Terendah, Semuanya di Papua

Kabupaten yang memiliki ketahanan pangan terendah nasional berada di Provinsi Papua. Hal ini tercatat dalam laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertajuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022 (Data Indikator Tahun 2021).

Bapanas mengukur indeks ketahanan pangan di 416 kabupaten Indonesia berdasarkan sembilan indikator utama, yakni:

1. Normative Consumption Production Ratio (NCPR) atau rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah;
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan >65% terhadap total pengeluaran;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
5. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
6. Angka harapan hidup pada saat lahir;
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
8. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; dan
9. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).

Berbagai indikator itu kemudian diolah menjadi skor berskala 0-100. Semakin tinggi skornya, ketahanan pangan suatu daerah diasumsikan semakin tinggi, dan begitupun sebaliknya.

Dengan metode tersebut, Kabupaten Nduga yang terletak di Provinsi Papua memperoleh skor 15,66 pada 2021, paling buruk di antara ratusan kabupaten Indonesia.

Adapun 9 kabupaten dengan indeks ketahanan pangan terendah berikutnya sama-sama berada di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Puncak, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Yalimo, Dogiyai, dan Mamberamo Raya dengan rincian skor seperti terlihat pada grafik di atas.

(Baca: 17 Juta Warga RI Kurang Gizi, Tertinggi di Asia Tenggara)

Menurut Bapanas, kabupaten dengan indeks ketahanan pangan rendah umumnya memiliki rasio NCPR yang tinggi, angka prevalensi balita stunting yang buruk, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih yang tinggi, dan besarnya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Bapanas pun memberi sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan di daerah rentan, mulai dari pemanfaatan lahan marjinal untuk menambah produksi pangan, pembangunan infrastruktur, memperpendek rantai pasokan pangan, sampai penyuluhan gizi dan pola asuh anak.

"Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan dengan melibatkan partisipasi aktif swasta atau BUMN, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat," kata Bapanas.

"Sinergi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir program," lanjutnya.

(Baca: 10 Kabupaten dengan Ketahanan Pangan Tertinggi, Juaranya Ada di Bali)