Jokowi Izinkan Konsesi Lahan 11 Juta Hektare, Terbesar untuk Tambang

Lingkungan

Lite

Cindy Mutia Annur 16/08/2022 14:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Laporan Walhi dan Auriga mencatat, Presiden Jokowi telah meberikan izin konsesi lahan seluas 11,7 juta hektare (ha) selama delapan tahun ia berkuasa di Indonesia

Pemberian Izin Konsesi Lahan di Era Presiden Jokowi Berdasarkan Sektornya (2014-2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Jokowi Izinkan Konsesi Lahan 11 Juta Hektare, Terbesar untuk Tambang

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Pemberian Izin Konsesi Lahan di Era Presiden Jokowi Berdasarkan Sektornya (2014-2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga, selama delapan tahun berkuasa pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan izin konsesi lahan seluas 11,7 juta hektare (ha).

Selama periode 2014-2022, konsesi lahan yang paling banyak diberikan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), yakni 5,37 juta ha.

"Dari semua presidensi izin tambang (ke konsesi), Jokowi pemberi izin tambang terluas," ungkap Walhi dan Auriga dalam laporan Indonesia Tanah Air Siapa yang dirilis Agustus 2022.

(Baca: BUMN Miliki Lahan Pertambangan Terluas di Indonesia)

Kemudian pemerintahan Jokowi memberikan konsesi kebun kayu melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman (PBPH-HT) seluas 3,11 juta ha selama periode 2014-2022.

Ada pula pemberian konsesi logging melalui PBPH Hutan Alam (PBPH-HA) seluas 2,65 juta ha, dan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) untuk perkebunan sawit seluas 598,15 ribu ha pada periode sama.

Walhi dan Auriga juga mencatat, sejak era Soeharto sampai Jokowi hak pengusahaan dan penguasaan lahan paling banyak diberikan kepada korporasi, sedangkan yang diberikan untuk rakyat porsinya sangat kecil.

"Dari 53 juta hektare penguasaan/pengusahaan lahan yang diberikan pemerintah, hanya 2,7 juta hektare yang diperuntukkan bagi rakyat, tapi 94,8 persen bagi korporasi," ungkap mereka.

(Baca: Walhi: 94,8% Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi)

Editor : Adi Ahdiat