Apa Itu Parliamentary Threshold?

Politik

Lite

Viva Budy Kusnandar 18/05/2022 11:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Parliamentary Threshold dalam Pemilu di Indonesia (2009-2019)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Apa Itu Parliamentary Threshold?

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Parliamentary Threshold dalam Pemilu di Indonesia (2009-2019)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Indonesia menerapkan sistem parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif.

Dengan sistem ini, setiap partai politik harus memenuhi syarat minimal perolehan suara untuk bisa menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

(Baca: Inilah 7 Partai yang Tidak Lolos ke Senayan)

Sistem parliamentary threshold pertama kali diterapkan di Indonesia pada Pemilu 2009.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008, ditetapkan bahwa untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen pada Pemilu 2019, partai politik harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5% dari total perolehan suara sah secara nasional.

Di tahun tersebut aturan ambang batas parlemen hanya diterapkan untuk DPR, sedangkan DPRD belum.

Kemudian berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012, mulai Pemilu 2014 sistem ambang batas parlemen diterapkan untuk penentuan kursi DPR dan DPRD. Syarat minimalnya pun dinaikkan menjadi 3,5% dari total suara sah secara nasional.

Lalu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 kembali dinaikkan menjadi minimal 4%, baik untuk kursi DPR maupun DPRD.

Di satu sisi, sistem ambang batas parlemen diterapkan untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian.

Namun, di sisi lain ambang batas parlemen ini kerap dinilai sebagai hambatan bagi partai politik kecil untuk masuk ke parlemen.

Sistem parliamentary threshold juga kerap dinilai kontraproduktif bagi praktik demokrasi, karena dapat mengakibatkan terbuangnya suara warga yang memilih partai politik dengan total perolehan suara di bawah ambang batas.

Adapun tahapan persiapan Pemilu 2024 dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2022. Sejumlah elite partai politik dikabarkan sudah mulai saling melakukan kunjungan untuk menggalang dukungan.

(Baca: Inilah Ambang Batas Parlemen 2019)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

Hal yang Dinilai Publik dalam Debat Pilkada Jawa Timur 2024

Survei: Khofifah-Emil Unggul dalam Debat Pilkada Jawa Timur 2024

Mayoritas Warga Nilai Pemerintah Sering Abai Konstitusi

Akhir Era Jokowi, Banyak Orang Sering Takut Bicara Politik

Bakal Kabinet Prabowo Diisi Banyak Politisi, Sedikit Akademisi

Jelang Lengser, Banyak Orang Diklaim Puas terhadap Kinerja Jokowi

Data Stories Terkini

Prakiraan Cuaca di Manado 21-30 Okt/24 Demografi 21/10/2024, 22:36 WIB

Prakiraan Cuaca di Manokwari 21-30 Okt/24 Demografi 21/10/2024, 21:36 WIB

IHSG Ditutup Menguat Setelah Terbentuk Kabinet Baru (Senin, 21 Oktober 2024) Pasar 21/10/2024, 19:10 WIB

Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo Bulan September Naik 1,24% Ekonomi & Makro 21/10/2024, 18:59 WIB