Sedang Digugat, Berapa Presidential Threshold dalam Pemilu?

Politik

Lite

Reza Pahlevi 17/12/2021 15:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Presidential Threshold dalam Pemilu 2004-2019

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Sedang Digugat, Berapa Presidential Threshold dalam Pemilu?

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Presidential Threshold dalam Pemilu 2004-2019

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam pemilu kembali digugat. Kali ini gugatan tersebut berasal dari tiga pihak, dan salah satunya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Presidential threshold pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004, pemilihan presiden secara langsung pertama di Indonesia.

Saat itu, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 15% jumlah kursi DPR atau 20% perolehan suara nasional yang bisa menyalonkan presiden. Hal ini diatur dalam UU nomor 23 tahun 2003.

Pemilu 2009 menaikkan ambang batas tersebut menjadi minimal 20% jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional dalam pemilu legislatif. Perubahan tersebut tertera dalam UU nomor 42 tahun 2008.

Ambang batas ini tidak berubah pada Pemilu 2014 dan 2019. Pada Pemilu 2019 yang dilakukan serentak antara presidensial dan legislatif, persentase jumlah kursi dan suara partai dilihat dari hasil Pemilu 2004.

(Baca: Survei Indikator: 68,7% Publik Tolak Jokowi Jadi Capres 2024)

Editor : Aria W. Yudhistira