Pelanggaran Kebebasan Sipil Sepanjang 2020

Politik

Lite

Dimas Jarot Bayu 27/01/2021 19:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pelanggaran Hak Berekspresi dan Berpendapat Sepanjang 2020 Berdasarkan Jenisnya

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Pelanggaran Kebebasan Sipil Sepanjang 2020

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Pelanggaran Hak Berekspresi dan Berpendapat Sepanjang 2020 Berdasarkan Jenisnya

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil sepanjang 2020. Dari jumlah tersebut, pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan mencapai 26%.

Pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa tercatat mencapai 25%. Pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital sebesar 17%.

(Baca: Publik Lebih Percaya TNI daripada Presiden)

Kemudian, pelanggaran hak terhadap data pribadi mencapai 16%. Pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi juga sebesar 16%.

Mayoritas atau 48,16% pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan oleh aktor negara. Sebanyak 26,09% pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan aktor non-negara. Sedangkan, 23,75% pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan kombinasi keduanya.

Editor : Muhammad Ahsan Ridhoi