Pelanggaran Kebebasan Sipil Sepanjang 2020

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil sepanjang 2020. Dari jumlah tersebut, pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan mencapai 26%.

Pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa tercatat mencapai 25%. Pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital sebesar 17%.

(Baca: Publik Lebih Percaya TNI daripada Presiden)

Kemudian, pelanggaran hak terhadap data pribadi mencapai 16%. Pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi juga sebesar 16%.

Mayoritas atau 48,16% pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan oleh aktor negara. Sebanyak 26,09% pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan aktor non-negara. Sedangkan, 23,75% pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan kombinasi keduanya.