Banyak Kendala, 1.297 TPS Papua Belum Gelar Pencoblosan

Politik

Lite

Nabilah Muhamad 16/02/2024 12:58 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah TPS di Pulau Papua yang Belum Melaksanakan Pencoblosan (14 Februari 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Banyak Kendala, 1.297 TPS Papua Belum Gelar Pencoblosan

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah TPS di Pulau Papua yang Belum Melaksanakan Pencoblosan (14 Februari 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut Polda Papua, 1.297 tempat pemungutan suara (TPS) di Pulau Papua belum menggelar pencoblosan Pemilu 2024, yang seharusnya terlaksana pada Rabu (14/2/2024).

TPS yang pencoblosannya tertunda itu tersebar di Provinsi Papua tengah (1.172 TPS), Provinsi Papua Pegunungan (91 TPS), dan Provinsi Papua (34 TPS).

Menurut Kapolda Papua Mathius D. Fakhiri, penundaan Pemilu 2024 di sejumlah TPS ini terjadi karena berbagai kendala.

"Kalau di daerah Mamberamo Raya (Provinsi Papua) ada 4 distrik yang belum coblos, karena tidak ada helikopter untuk bawa logistik ke sana," kata Mathius dalam siaran persnya, Kamis (15/2/2024).

Ada juga beberapa daerah yang terkendala insiden perusakan kotak suara, serta terhambat karena sistem noken, mekanisme pemilu yang khusus diterapkan di 12 kabupaten di Papua.

Berbeda dengan pemilu umumnya—di mana satu orang dapat menyumbang satu suara—dalam sistem noken Papua suara kelompok masyarakat tertentu diwakili oleh satu orang berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

"Sistem noken ini kental dengan kerawanan konflik sosial. Seperti di Puncak Jaya, ada tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan," kata Mathius.

Kendati demikian, Kapolda Papua itu menyatakan tidak ada gangguan dari kelompok bersenjata dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Editor : Adi Ahdiat