Faktor Penghambat Tak Tuntasnya Kasus HAM RI Menurut Pemuda

Politik

Lite

Erlina Fury Santika 01/09/2025 20:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut anak muda yang disurvei PP17, terdapat sejumlah alasan isu hak asasi manusia atau HAM terhambat di Indonesia. Terbesar adalah proses penegakan hukum yang dipengaruhi oleh uang.

Alasan Isu Hak Asasi Manusia/HAM Menjadi Tantangan di Indonesia Menurut Responden Orang Muda (10-17 Juli 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Faktor Penghambat Tak Tuntasnya Kasus HAM RI Menurut Pemuda

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Alasan Isu Hak Asasi Manusia/HAM Menjadi Tantangan di Indonesia Menurut Responden Orang Muda (10-17 Juli 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Hasil survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) melalui Kawula17 mengungkap, terdapat sejumlah alasan isu hak asasi manusia (HAM) masih menjadi tantangan di Indonesia menurut orang muda pada pertengahan 2025.

Terbesar adalah karena proses penegakan hukum dipengaruhi uang dan kekuasaan, dipilih oleh 47% responden angkatan muda. Tim riset menyebut, faktor ini menonjol di kalangan perempuan (49%). Menurut skala kemarahan, mereka merasa marah (50%) dan sangat marah (56%) ketika mendengar isu HAM.

Pilihan atas penegakan hukum dipengaruhi uang dan kekuasaan meningkat 39 poin persen dibandingkan dengan periode semester II 2024. "Ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran orang muda terhadap maraknya kasus penyalahgunaan wewenang di institusi penegak hukum," tulis Kawula17 dalam laporan National Benchmark Survey, 21 Agustus 2025.

(Baca: Kawula17: Pemahaman Gender Anak Muda Indonesia Masih Terbatas)

Lalu ada ketidaktegasan penegak hukum, dipilih 40% responden. Kawula17 menyebut, perempuan (44%) dan kelompok muda yang tergolong frontliner (50%) dalam aktivisme tercatat memiliki tingkat perhatian tertinggi terhadap isu ini.

Masalah lainnya adalah banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tidak selesai, kebijakan yang belum efektif, hingga kuranganya koordinasi atau sinergi. Berikut rinciannya:

Proses penegakan hukum dipengaruhi uang dan kekuasaan: 47%
Ketidaktegasan penegakan hukum: 40%
Banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang tak selesai: 34%
Maraknya kasus pelanggaran HAM saat ini: 28%
Kebijakan dan aturan terkait HAM belum efektif: 27%
Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah: 21%
Isu HAM belum menjadi prioritas nasional: 20%
Kurangnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan: 19%
Lainnya: 0%
Tidak tahu: 1%.

Survei khusus tantangan isu HAM melibatkan 1.303 dari 1.342 responden berusia 17-35 tahun. Secara total, responden tersebar di Pulau Jawa (60%), Sumatera (19%), Sulawesi (8%), Kalimantan (6%), Nusa Tenggara (6%), dan lainnya (2%). Adapun komposisi jenis kelaminnya, 49% perempuan dan 51% laki-laki.

Mayoritas responden merupakan pekerja swasta dan ASN (37%), lalu ibu rumah tangga (16%), pelajar (11%), fresh graduate (9%), dan lainnya (26%).

Survei diselenggarakan pada 10-17 Juli 2025 dengan metode computer-assisted self interviewing (CASI) atau survei online.

(Baca: Anak Muda Indonesia Ingin Pemerintah Awasi Aparat Penegak Hukum)

Editor : Erlina Fury Santika