Politik

Lite

Anak Muda Indonesia Ingin Pemerintah Awasi Aparat Penegak Hukum

Nabilah Muhamad 26/08/2025 19:22 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut survei PP17, pengawasan tegas terhadap aparat penegak hukum menjadi aspirasi utama kebijakan hak asasi manusia (HAM) yang disuarakan anak muda di Indonesia.

Kebijakan Hak Asasi Manusia/HAM yang Perlu Segera Dilaksanakan Pemerintah menurut Anak Muda Indonesia (Juli 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Anak Muda Indonesia Ingin Pemerintah Awasi Aparat Penegak Hukum

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Kebijakan Hak Asasi Manusia/HAM yang Perlu Segera Dilaksanakan Pemerintah menurut Anak Muda Indonesia (Juli 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Berdasarkan survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17), terdapat beberapa kebijakan hak asasi manusia (HAM) yang perlu segera dilaksanakan pemerintah menurut anak muda Indonesia.

Aspirasi utamanya adalah pengawasan tegas terhadap aparat penegak hukum, yang disuarakan 46% responden.

"Penegakan hukum dipandang masih korup dan aparat dinilai tidak tegas, sementara pemerintah justru memperkuat kewenangan aparat tanpa disertai mekanisme pengawasan yang ketat," kata PP17 dalam laporan National Benchmark Survey.

Seiring dengan itu, 44% responden ingin pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

"Aspirasi ini terutama disuarakan oleh orang muda yang sangat progresif," kata PP17.

Berikut daftar lengkap kebijakan HAM yang perlu segera dilaksanakan pemerintah menurut anak muda Indonesia dalam survei PP17:

Pengawasan tegas atas aparat penegak hukum: 46%
Jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi: 44%
Partisipasi publik yang bermakna dalam proses perundang-undangan: 31%
Kebebasan pers yang kritis terhadap kebijakan pemerintah: 30%
Netralitas ASN dari pengaruh politik: 29%
Keamanan digital, bebas doxing dan kriminalisasi: 22%
Peran TNI terbatas pada pertahanan negara: 21%
Lainnya: 1%
Tidak tahu: 3%

Survei ini melibatkan 1.342 responden berusia 17-35 tahun, dengan komposisi 49% perempuan dan 51% laki-laki.

Responden tersebar di Pulau Jawa (60%), Sumatera (19%), Sulawesi (8%), Kalimantan (6%), Nusa Tenggara (6%), dan pulau lainnya (2%).

Mayoritas responden merupakan pekerja swasta dan aparatur sipil negara (37%), diikuti ibu rumah tangga (16%), pelajar (11%), fresh graduate (9%), dan lainnya (26%).

Survei diselenggarakan pada 10-17 Juli 2025 dengan metode computer-assisted self interviewing (CASI) atau survei online.

(Baca: Peran Pemerintah RI Atasi Korupsi hingga Gender Dinilai di Bawah Ekspektasi)

Editor : Adi Ahdiat