Celios: Kabinet Gemuk Prabowo Berpotensi Boros Anggaran

Politik

Lite

Nabilah Muhamad 24/10/2024 15:45 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Estimasi Nilai Gaji, Tunjangan, dan Anggaran Operasional Kabinet Era Jokowi dan Prabowo (Oktober 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Celios: Kabinet Gemuk Prabowo Berpotensi Boros Anggaran

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Estimasi Nilai Gaji, Tunjangan, dan Anggaran Operasional Kabinet Era Jokowi dan Prabowo (Oktober 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut Center of Economic and Law Studies (Celios), banyaknya anggota Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mendorong pemborosan anggaran negara.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," kata peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam siaran pers (17/10/2024).

Berdasarkan perhitungan Celios, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi 34 menteri dan 17 wakil menteri diestimasikan memakan anggaran Rp387,6 miliar per tahun.

Sedangkan dalam kabinet Prabowo, dengan asumsi terdapat 49 menteri dan 59 wakil menteri, estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp777 miliar per tahun.

"Jadi, dalam 5 tahun, peningkatan anggaran [kabinet era Prabowo] diperkirakan mencapai sekitar Rp1,95 triliun," kata tim Celios dalam laporannya.

"Dalam upaya meminimalisasi pemborosan anggaran dan pengingkaran meritokrasi dalam penunjukan pejabat strategis, tidak ada jalan lain selain memperkuat mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik," kata mereka.

(Baca: Mampukah Prabowo-Gibran Tangani Masalah Negara? Ini Pandangan Warga)

Editor : Adi Ahdiat