Luhut Masuk Kabinet Prabowo, Ini Hartanya pada Era Jokowi

Presiden Prabowo Subianto memberi jabatan ganda untuk Luhut Binsar Pandjaitan dalam Kabinet Merah Putih.

Di era pemerintahan baru ini Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

"Presiden Prabowo meminta untuk membantu tata kelola menjadi lebih baik dengan digitalisasi. Saya kira itu bisa membuat lebih efisien," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, dilansir dari Katadata, Senin (21/10/2024).

Sebelumnya, di era Presiden Joko Widodo, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2015-2016.

Ia kemudian ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2016-2019 dan 2019-2024.

Adapun harta kekayaan Luhut naik signifikan selama era pemerintahan Joko Widodo.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada akhir 2019 Luhut memiliki kekayaan senilai Rp677,44 miliar.

Kemudian pada akhir 2023 kekayaannya menjadi Rp1,04 triliun, bertambah sekitar Rp366 miliar atau melesat 54% dalam lima tahun terakhir.

Kekayaan terbesar Luhut pada 2023 berupa surat berharga, yaitu Rp374,78 miliar. Kemudian ada harta lainnya senilai Rp294,59 miliar, serta tanah dan bangunan Rp251,61 miliar.

Luhut tercatat memiliki 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Badung, Malang, Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan Simalungun.

Pejabat kawakan ini juga memiliki 7 unit alat transportasi senilai Rp6,25 miliar, terdiri dari 5 unit mobil dan 2 unit motor. Sampai akhir 2023 Luhut memiliki utang Rp51,23 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan Luhut Pandjaitan berdasarkan LHKPN pada akhir 2023: 

• Surat berharga: Rp374,78 miliar
• Harta lainnya: Rp294,59 miliar
• Tanah dan bangunan: Rp251,61 miliar
• Kas dan setara kas: Rp164,07 miliar
• Alat transportasi: Rp6,25 miliar
• Harta bergerak lainnya: Rp3,38 miliar
• Utang: Rp51,23 miliar

(Baca: Selama Jadi Ketua DPR, Harta Puan Bertambah Rp188 Miliar)