LSI: 26,9% Masyarakat Nilai Revisi UU Lemahkan KPK

Dimas Jarot Bayu 10/12/2020 11:20 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Sebanyak 26,9% masyarakat Indonesia nilai Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melemahkan komisi antirasuah.

Persepsi Masyarakat terhadap Revisi UU KPK

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

LSI: 26,9% Masyarakat Nilai Revisi UU Lemahkan KPK

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Persepsi Masyarakat terhadap Revisi UU KPK

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat, mayoritas masyarakat Indonesia menilai kemunculan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melemahkan komisi antirasuah. Ada 26,9% responden yang setuju dengan pendapat tersebut.

Sebanyak 23,3% responden menilai UU tersebut justru menguatkan KPK. Ada 14,4% responden yang menilai kinerja KPK tak terdampak oleh UU Nomor 9 Tahun 2019. Sementara, 35,4% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

(Baca: Masyoritas Warga Pernah Memberi Gratifikasi saat Mengurus Kelengpakan Administrasi Kependudukan)

Survei LSI dilakukan terhadap 2.000 responden dengan metode random simple sampling sepanjang 29 November sampai 3 Desember. Adapun, tingkat toleransi kesalahan (margin of error) survei ini sebesar 2,2%.

Editor : Muhammad Ahsan Ridhoi